Latar Belakang

Bagaimanpun juga, penyebab kemiskinan tidaklah sama disemua wilayah, bahkan ukurannyapun bisa berbeda-beda atau tergantung kondisi setempat. Sehingga formula pengentasan kemiskinanpun tidak bisa digeneralisir pada semua wilayah atau semua sektor. Survei BPS menyebutkan bahwa mata pencaharian yang umumnya ditekuni rumah tangga miskin mayoritas hidupnya mengandalkan dari sektor perairan pesisir dan nelayan tradisional. Perairan pesisir adalah daerah pertemuan darat dan laut, dengan batas darat dapat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut, seperti angin laut, pasang surut, dan intrusi air laut. Ke arah laut, perairan pesisir mencakup bagian batas terluar dari daerah paparan benua yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar.

Definisi wilayah perairan seperti yang disebutkan di atas memberikan suatu pengertian bahwa ekosistem perairan pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat beragam, di darat maupun di laut serta saling berinteraksi. Selain mempunyai potensi besar wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang mudah terkena dampak kegiatan manusia. Umumnya kegiatan pembangunan secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan terhadap ekosistem perairan pesisir.

Untuk mencapai pembangunan sumber daya wilayah pesisir dan lautan  di Kecamatan Lhok Nga secara optimal dan berkelanjutan, salah satu aspek yang sangat penting adalah pemberdayaan masyarakat pesisir (coast society development). Aspek ini mensyaratkan bahwa masyarakat pesisir sebagai pelaku dan sekaligus tujuan pembangunan wilayah pesisir dan lautan harus mendapatkan manfaat terbesar dari kegiatan pembangunan tersebut. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa sebagian besar keuntungan yang didapatkan justru dinikmati oleh penduduk di luar wilayah pesisir. Oleh karena itu kebijakan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir yang harus diterapkan diarahkan pada upaya peningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan dengan menselaraskan masalah, potensi dan peran serta masyarakat pesisir dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan.

Sangat disayangkan, sampai sekarang Pemerintah belum berhasil menyediakan peta wilayah Lhok Nga secara rinci dan lengkap dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan masyarakat yang hidup berdampingan dengan perusahaan semen dari Perancis ini. Padahal, peta merupakan kondisi nyata pada suatu wilayah yang menjadi acuan dalam pengembangan wilayah. Beberapa pembuatan peta yang telah dilakukan oleh lembaga kemanusiaan selama masa tanggap tsunami telah dilakukan di Kecamatan Lhok Nga, namun sangat disayangkan batas desa yang tertera di dalam peta-peta tersebut telah menuai konflik antar warga yang juga terletak di kawasan karst Lhok Nga Aceh Besar ini.

Dalam kacamata ekonomi wilayah, kawasan pesisir  Lhok Nga memiliki posisi strategis di dalam struktur alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi atau berpotensi ekonomis. Namun, menurut data BPS Aceh Besar : 2009 menyebutkan bahwa Kecamatan Lhoknga merupakan salah satu masyarakat pesisir yang hidup kurang sejahtera di tengah kekayaan potensi sumber daya perikanan yang ada di sekitar.kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Besar.

Dengan luas daerah seluas 98,95 Km2 yang terbagi atas 28 desa dan 4 kemukiman. Total penduduknya yaitu 12.731 jiwa atau 3.863 rumah tangga. Kecamatan Lhoknga merupakan daerah kedua terbesar hasil produksi perikanan laut di Kabupaten Aceh Besar, yaitu 810,1 Ton dengan nilai produksi mencapai 6.838.700.000. Total nelayan laut yang hidup di Kec. Lhoknga yaitu yang bekerja sambilan sebanyak 32 orang, dan yang bekerja tetap sebanyak 155 orang. Jumlah keluarga menurut tahapan kesejahterannya yaitu 37 keluarga (Pra KS), 1.840 keluarga (KS-I), 1.409 keluarga (KS-II), 568 keluarga (KS-III), dan 9 keluarga (KS-III +).

Rumusan Masalah

Dapat disimpulkan pembuatan peta-peta yang merupakan kondisi nyata pada suatu wilayah yang menjadi acuan dalam pengembangan wilayah tidak melalui mekanisme yang dibangun secara partisipatif masyarakat. Selain penting untuk komunitas setempat, informasi seputar keadaan wilayah secara lebih lengkap merupakan bagian yang juga penting untuk dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai database yang dapat mendukung setiap rencana aksi agenda Pemerintah Daerah.

Dalam kacamata ekonomi wilayah, kawasan pesisir  Lhok Nga memiliki posisi strategis di dalam struktur alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi atau berpotensi ekonomis. Nilai ekonomis suatu wilayah dapat dikategorikan pada tiga nilai, yakni: nilai ricardian, nilai lingkungan dan nilai sosial. Nilai ricadian adalah nilai-nilai berdasarkan kekayaan dan kesesuaian sumber daya yang dimiliki untuk berbagai penggunaan aktivitas ekonomi, seperti kesesuaiannya (suitability) untuk berbagai aktivitas budidaya, kesesuaian fisik untuk pengembangan pelabuhan, dan sebagainya. Nilai lingkungan kawasan pesisir adalah nilai atau fungsi kawasan yang didasarkan atas fungsinya di dalam keseimbangan lingkungan, sedangkan nilai social adalah manfaat kawasan untuk berbagai fungsi sosial.

Berangkat dari permasalahan ini maka perlu dilakukan penelitian tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir di Kecamatan Lhok Nga Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kultural dan partisipatif terhadap beberapa permasalahan masyarakat selama 20 tahun ini terhadap keberdayaan untuk dapat mengelola kelimpahan dan kesesuaian sumber daya yang dimiliki, kesesuaiannya untuk berbagai aktivitas budidaya, dan kesesuaian fisik untuk pengembangan, dan sebagainya. Lebih dari pada itu, perlu juga diwujudkan nilai atau fungsi kawasan yang didasarkan atas fungsinya di dalam keseimbangan lingkungan, serta memberi manfaat kawasan untuk berbagai fungsi sosial.

Tim Studi Karst Aceh telah melakukan Studi Kemiskinan di 26 Desa di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah pada Bulan Februari hingga Maret 2010. Kegiatan studi ini didanai oleh Komunitas Tikar Pandan.Sebenarnya studi dilakukan untuk semua desa (27 desa) di kecamatan ini, namun dikarenakan satu desa, yaitu Desa Merie 1 tidak mengizinkan tim studi melakukan riset di desa mereka.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan akan didapatkan indeks kemiskinan desa di kecamatan ini. Adapun metode yang dilakukan adalah pemetaan GPS (GPS Survey), observasi, dan penyebaran kuisioner terhadap 50% jumlah KK di masing-masing target. Untuk kuisioner dilakukan riset non eksperimental untuk mendapatkan data-data kemiskinan yang didapatkan dari 20 variabel indeks kemiskinan.

LATAR BELAKANG

Selama tiga atau empat tahun terakhir, baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Aceh  telah mengambil langkah-langkah yang sangat penting untuk meletakkan kebijakan-kebijakan yang diperlukan berkenaan dengan pengurangan risiko bencana. Beberapa kebijakan tersebut dirancang untuk mempromosikan upaya-upaya untuk membuat pengurangan risiko bencana menjadi bagian yang normal dalam proses pembangunan yang dapat diselenggarakan dalam fungsi-fungsi inti pemerintah serta kemitraan masyarakat dan swastanya di semua tingkatan. Inisiasi ini bertujuan mulya dengan mengkhususkan pada komunitas-komunitas lokal di mana tindakan-tindakan yang paling efektif dapat dilakukan untuk mengurangi kerentanan fisik, ekonomi dan social terhadap bencana.

Kebijakan lainnya adalah membentuk dan membangun kapasitas Pusat Riset Mitigasi Tsunami dan Bencana (TDMRC) yang didirikan di Universitas Syiah Kuala untuk memampukannya menyediakan informasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) berbasis ilmiah, jasa pengetahuan, bantuan teknis yang dibutuhkan oleh masyarakat dan instansi-instansi pemerintah lokal Aceh. Sejak pendiriannya, pusat riset ini telah menyelenggarakan banyak pertemuan yang menghadirkan peserta tingkat atas baik nasional maupun internasional di Banda Aceh.

Konsultan asing seperti Sea Defence Consultans (SDC) juga telah melakukan penelitian perencanaan dan analisis bencana tsunami dibeberapa tempat yang memproyeksikannya hingga tahun 2010. Pada dasarnya kajian ilmiah yang diseminarkan dalam pertemuan internasional, pelatihan peningkatan kapasitas, analisis perencanaan yang dilaksanakan masih perlu untuk disempurnakan, karena masih minimnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam meninjau dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kunci untuk dimasukkan ke dalam rencana-rencana strategis Pengurangan Risiko Bencana. Apalagi, SDC hanya memproyeksikannya hingga tahun ini (2010). Hal ini perlu dipertimbangkan dan harus disikapi secara kritis, mengingat ancaman bencana tsunami ini adalah bencana yang akan terus mengintai hingga 100 tahun ke depan.

Berkaitan dengan permasalahan ini, perlu dilakukan sebuah perencanaan pengelolaan resiko bencana yang mengikutsertakan masyarakat sebagai pelaku aktifnya, baik dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan analisisnya. Di samping itu, perlu juga dilakukan telaah persepsi masyarakat pada penelitian, analisis, dan implementasi Pengurangan Risiko Bencana yang telah dilakukan oleh beberapa stakeholder pengelolaan resiko bencana. Oleh karena itu, kami KARST ACEH akan melakukan penelitian Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Komunitas yang kami fokuskan di beberapa gampong yang paling parah terkena imbas tsunami. 16 Gampong Kecamatan Meuraksa Kota Banda Aceh.

TUJUAN PENELITIAN

1. Perencanaan pengelolaan resiko bencana yang mengikutsertakan masyarakat sebagai pelaku aktifnya, baik dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan analisisnya.
2. Telaah persepsi masyarakat pada penelitian, analisis, dan implementasi Pengurangan Risiko Bencana yang telah dilakukan oleh beberapa stakeholder pengelolaan resiko bencana.

TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian dilakukan  di 16 Gampong di Kecamatan Meuraksa Banda Aceh tanggal 1 Jan s.d 15 Feb 2009.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Sampel

Sampel penelitian adalah purpose sampling yang berkaitan dengan gampong, perencanaan tsunami (early warning system, zoning, escape building, escape road, evacuation building)

Metode

Proses Konsultasi Masyarakat (PKM)

Sebuah proses konsultasi dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk mendapatkan persepsi masyarakat mengenai perencanaan tsunami yang pernah ada, mengidentifikasi permasalahan, menganalisis, dan membuat perencanaan Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Komunitas.

Wawancara

Melakukan wawancara semi terstruktur dengan sampel penelitian.

Observasi

Melakukan dan mendokumentasikan fasilitas sarana pengelolaan resiko bencana yang telah dilakukan.

GPS

Melakukan pengambilan titik koordinat fasilitas sarana pengelolaan resiko bencana yang telah dilakukan.

ANALISIS HASIL

Hasil yang tersimpan dalam sebuah sistem pangkalan data (database) akan dianalisis dengan perangkat lunak Microsoft Excel dan ArcGIS

Himpunan Kegiatan Speleologi Indonesia (HIKESPI) Komisariat Aceh bekerja sama dengan Mapala Leuser Unsyiah melaksanakan Kursus Dasar dan Lanjutan (KDKL) Penelusur Gua. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 21 November 2009 di Kawasan Karst Mata Ie Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Peserta kursus diikuti oleh 12 orang peserta dari berbagai organisasi kepencintalaman di Aceh.

HIKESPI Komisariat Daerah Aceh untuk Aceh Abdillah Imron Nasution menyatakan bahwa KDKL ini merupakan agenda tahunan HIKESPI  dan telah dua kali diselenggarakan di Aceh. KDKL  bertujuan mentransformasikan pengetahuan ilmiah speleologi dalam minat dan karakter kepencintalaman di Aceh. Adapun materi dibagi dalam materi ruang dan materi lapangan. Materi terdiri dari introduksi speleologi, pengenalan alat caving, tali-temali, penelusuran dan pemetaan gua, serta Cave Rescue. Semua materi disampaikan oleh instruktur Caving HIKESPI dan dibantu oleh adik-adik dari Mapala Leuser Unsyiah .

Karst Aceh bekerja sama dengan UNDP-MDF dan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya melakukan  Studi Waste Management di Nagan Raya. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Departemen Environmental Health. Beberapa waktu yang lalu website ini telah menghadirkan sebuah artikel Semen Dari Sampah (see entrance page) yang mendapat sambutan hangat dari beberapa pihak. Ini merupakan jawaban Karst Aceh mengapa beberapa kerja sama yang dilakukan seperti dengan ESP-USAID dan terakhir dengan UNDP-MDFdengan fokusnya adalah masalah sampah. Pada intinya, Karst Aceh tetap komit untuk menyelamatkan  kawasan karst, dan salah satunya mewujudkan pembuatan semen yang kita harapkan tidak lagi menggunakan sumber daya karst.

Berikut merupakan ringkasan/ summary dari kegiatan tersebut.

Studi Pengumpulan Data Dasar Kegiatan Persampahan dan Apresiasi Masyarakat Terhadap Program Pengelolaan Sampah Serta Mekanisme Pengutipan Biaya Retribusi Sampah Di Kabupaten Nagan Raya

Summary

Perkembangan waktu dan pertambahan penduduk berhubungan erat dengan jumlah timbulan sampah dan ketersediaan lahan yang ada. Ini membutuhkan kinerja sistem pengelolaan sampah yang berorientasi pada nilai-nilai estetika lingkungan, perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan pencemaran lingkungan, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan nilai sosial budaya masyarakat. Tujuan mendeskripsikan profil dan dinamika manajemen persampahan pada 37 Desa di Kabupaten Nagan Raya saat ini dan di tahun 2014. Materi dan Metode: studi korelatif dengan menggunakan kuisioner, observasi, dan survey GPS. Analisis menggunakan Microsoft Excel dan ArcGIS. Hasil: Desa Ujong Fatihah menempati jumlah penduduk yang paling banyak di tahun 2014 dan Desa Kabu Baroh Kecamatan Seunagan Timur menempati jumlah penduduk yang paling sedikit. Desa terpadat di tahun 2014 adalah Desa Jeuram (5620 jiwa per km2) dan yang tidak terpadat adalah Desa Blang Seumot 1 jiwa per km2. Desa Keude Seumot Kecamatan Beutong di tahun 2014 dapat mengalami peningkatan kepadatan penduduk sebesar 219%. Fasilitas persampahan yang paling sering digunakan di wilayah studi adalah tong sampah (89.91%) dan masyarakat (45.68%) familiar dan menyenangi pelayanan sampah dengan sistem door to door (dari pintu ke pintu). Rata-rata jarak terdekat ke fasilitas sampah adalah 51 m dan yang terjauh adalah 2.7 km. Profil sampah di wilayah studi adalah 59 % sampah organik, 16 % kertas, 1 % kaleng, dan 23% plastik. Persentase ini dapat dijadikan acuan untuk program pengelolaan sampah di Nagan Raya di masa yang akan datang. Desa Blang Panyang paling banyak menghasilkan jenis sampah organik. Desa Kabu Baroh paling banyak menghasilkan jenis sampah kertas, Jenis sampah kaleng paling banyak dihasilkan oleh Desa Kabu Blang Sapek, sampah besi dan gelas oleh Desa Kuta Baro Jeuram, serta jenis plastik oleh Desa Ujong Fatihah. Peristiwa yang biasa menimbulkan sampah secara signifikan, yaitu peringatan hari besar agama. Sebanyak 67.57 % masyarakat di wilayah studi mengatakan bahwa kurangnya fasilitas sampah merupakan hambatan utama dalam penanganan sampah di wilayah studi. Jumlah timbulan sampah pada area yang sedang dilayani adalah 24550 jiwa dan estimasi populasi komersial sebesar 1776 jiwa dengan jumlah timbulan sampah per harinya adalah 61465 liter atau 61 m3. Persentase pelayanan terhadap 999 populasi yang aktual terlayani di wilayah studi (serviced coverage) sebesar 4% dengan nilai serviced coverage dari yang terbesar hingga terendah masing-masing adalah Rute 5 (72%), Rute 7 (37%), Rute 6 (35%),Rute 4 (9%),  Rute 3 (8%), Rute 2 (5%), dan Rute 1 (1%). Terhadap 999 populasi dan total sampah sebesar 27 m3 per harinya dibutuhkan 999 tong sampah individual, 6 tong sampah komunal, 8 gerobak, 1 truk sampah, 1 amroll, 1 depot transfer, dan 12 pekerja dengan total anggaran 1.7 milyar. Untuk pengembangan di tahun 2014, total estimasi sampah yang muncul yaitu 93 m3 per hari dengan populasi sebesar 36963 jiwa di 37 wilayah studi membutuhkan dana 7 milyar. Sistem HCS yang digunakan KLHK Nagan Raya yang terlama adalah Rute 2 (jarak tempuh 41 km) yaitu 3.83 Jam/ ritasi dan yang tercepat adalah Rute 6 (jarak tempuh 43 km) yaitu 2.02 jam/ ritasi. Jarak tempuh yang terjauh adalah rute 5 dengan area pelayanan adalah Simpang Cut Man-Aiga Motor- Seputaran Pasar Simpang Peut. Karakter masyarakat di wilayah studi 57.03% adalah Petani, 16.13% pedagang, 14.05% Tenaga Kerja Harian, dan 12.79% Pegawai Negeri Sipil. Tingkat pendapatan rata-rata masyarakat di wilayah studi adalah Rp. 639.099,- Pendapatan per bulan yang paling sedikit terdapat di Desa Pante Ara dan yang tertinggi pada Desa Purwodadi. Dari 37 desa wilayah studi, analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah studi tidak memiliki uang tambahan penghasilan. Sebesar 48% wilayah studi sadar kesehatan, 42 % sadar lingkungan, 6% sadar potensi ekonomi sampah, dan hanya 4% yang sadar hukum. Desa Jeuram menunjukkan apresiasi yang tinggi pada perannya dengan membayar retribusi secara rutin. Sebesar 74.97% masyarakat menginginkan membayar retribusi sampah pada kisaran untuk rumah tangga sebesar Rp. 2000,- Toko atau warung sebesar Rp. 4000, dan untuk perkantoran sebesar Rp 6000,-. Dibutuhkan studi lebih lanjut untuk mencari pendekatan yang tepat untuk sosialisasi qanun yang mengatur retribusi sampah di wilayah studi Nagan Raya. Tingkat penggunaan tempat sampah atau cara lain dalam membuang sampah yang menunjukkan persentase yang tinggi terdapat pada Desa Blang Seumot dan Kulu (83%). Tingkat kemampuan masyarakat memisahkan sampah organik dan nonorganik di asal sampah menunjukkan persentase yang rendah, yaitu sebesar 12%. Tingkat keterlibatan organisasi masyarakat menunjukkan persentase keaktifan yang rendah, yaitu sebesar 26.22%.

Kata kunci: Sampah, Nagan Raya, proyeksi penduduk, kepadatan penduduk, rute, HCS, retribusi

PENDAHULUAN

Nilai ekonomi kawasan karst selama ini diidentikkan dengan hasil tambang, sementara itu banyak yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya kawasan karst itu mempunyai nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan “mengandalkan” hasil non tambang. Nilai-nilai ekonomi non tambang kawasan karst seperti: nilai estetika (keindahan), bentuk alam (geomorfologi), kawasan karst yang unik di beberapa tempat serta beberapa gua-gua indah yang terkandung di bawah permukaan tanah. Kesemua nilai ekonomi non tambang tersebut tetap akan ada dan menerus dan ini sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Berbeda sekali dengan aplikasi dari nilai tambang yang sewaktu-waktu akan habis serta menyisakan banyak sekali kerusakan-kerusakan.

Ada banyak nilai-nilai non tambang kawasan karst yang di luar negeri sudah diidentifikasi secara holistik dan diakui memiliki nilai ekonomi tinggi namun di Indonesia aneka nilai-nilai non tambang kawasan karst tersebut belum cukup diapresiasi.

Permasalahannya identifikasi awal di Indonesia hanya pada tahap nilai ekonomi gua sebagai obyek wisata masal. Di negara maju, ribuan gua alam yang tidak dibuka untuk umum dan merupakan daya tarik bagi wisatawan minat khusus, merupakan komoditi yang banyak sekali mendatangkan uang, karena para penelusur gua biasanya tinggal di kawasan karst itu untuk beberapa hari lamanya. HIKESPI (Himpunan Kegiatan Speleologi Indonesia) telah membuktikan berulangkali, bahwa kawasan karst dengan banyak gua belantara ini, hampir setiap tahun dikunjungi turis minat khusus penelusuran gua. Mereka biasanya tinggal di desa-desa atau kota-kota sekitar gua selama hampir satu bulan lamanya. (Jawa Timur: Pacitan dan Tuban, Jawa Tengah: Gombong dan Ayah, Jogja: Wonosari dan Baron, Kalimantan Timur: Tengarong dan Irian jaya: Wamena, Biak, Sorong dan Oksibil, Sulawesi Selatan: Maros dan Pangkep, serta Sumatera Barat: Padang dan Bukit Tinggi). Sangat disayangkan, belum disadari bahwa pendayagunaan kawasan karst dan gua wajib berlandaskan asas-asas pengelolaan kawasan karst. Asas yang juga harus diperhatikan bila hendak dimanfaatkan sebagai obyek wisata alam. Hampir semuanya belum memperhatikan dan belum menguasai aspek-aspek konservasi obyek wisata alam secara seimbang. Belum memahami betapa pentingnya menghitung daya dukung dinamis suatu kawasan karst atau gua yang dijadikan obyek wisata masal. Belum dipahami dan diperhatikan asas zonasi, dan belum dipersiapkan akses, tapak lintas (sirkulasi pengunjung) dan nilai edukatif gua sebagai obyek wisata alam. Akibatnya jelas obyek wisata gua untuk umum pada umumnya gua menjadi rusak oleh tindakan yang berorientasi jangka pendek berwujud “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”, serta tidak berdasarkan asas pengelolaan kawasan karst dan gua secara profesional (Karst and Cave Management). Bahkan membuka gua untuk wisata masal umumnya tidak didahului oleh AMDAL yang wajib dilakukan oleh suatu tim terpadu. Tim terpadu ini terdiri dari ahli pariwisata, ekonomi, sosiologi, speleologi dan karstologi. Bila ada indikasi juga melibatkan ahli arkeologi, palaentologi serta hidrologi karst.

Hal ini dikarenakan di Indonesia sangat langka ahli yang menguasai seluk beluk pengelolaan kawasan karst dan gua, dan belum ada sarana pendidikan untuk menjadi ahli karst dan speleoturisme. Akan tetapi, menurut kenyataannya, para pengembang serta pengelola gua wisata enggan melakukan konsultasi pada instansi yang berwenang seperti Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Kehutanan, Lembaga Pengetahuan Indonesia, Puslitbang Geologi dan Departemen Pertambangan dan Energi, Himpunan Kegiatan Speleologi Indonesia dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang membidangi masalah konservasi karst dan gua. Untuk mewujudkan wisata gua yang dikategorikan dalam wisata gua minat khusus sangat diperlukan satu studi berorientasi biospeleologi yang nantinya satu peningkatan pendapatan daerah dapat terwujud dengan tidak mengenyampingkan konservasi gua dan kawasan karst.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk eksplorasi potensi gua-gua yang telah hancur untuk diusulkan segera dibuka sebagai gua wisata yang dikelola oleh satu manajemen khusus gua dan kawasan karst yang berorientasi jangka panjang (berwawasan konservasi), serta dikelola oleh orang-orang yang profesional dalam bidangnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian dan identifikasi awal, kami menemukan 2 (dua) buah gua dari 10 (sepuluh) gua yang hancur dan akan hancur total, yaitu Gua Sumur dan Gua Fosil yang terletak di Mata Ie, Kecamatan darul Imarah-Aceh Besar. Kerusakan pada umumnya diidentifikasi sebagai akibat dari tindakan vandalisme pengunjung gua dan usaha penambangan batu kapur yang merajalela di kawasan karst ini. Dua gua yang entrancenya dimasuki dengan cara Single Rope Technic ini memenuhi untuk dijadikan obyek wisata minat khusus dari sisi artistik (keindahan) dan edukasi (pendidikan). Keindahan di sini dapat digambarkan oleh keberadaan ornamen-ornamen yang terdapat di dalamnya. Dari sisi edukasi dan bentuk alam (geomorfologi), gua Sumur memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan gua Fosil. Gua Sumur membentuk satu kubah (doom) dengan proses pembentukan yang dapat menggambarkan gua tersebut telah berusia ribuan tahun. Hal ini juga dapat diidentifikasikan dengan ornamen yang menyusunnya, di mana gua Sumur memilki ornamen yang lebih besar dan kokoh. Namun untuk menentukan suatu umur ornamen ataupun gua sangat diperlukan uji identifikasi dengan uji karbonisasi dan untuk hal tersebut dibutuhkan biaya dan waktu yang lebih lama.

Satwa yang mendiami kedua gua tersebut mewakili dua kategori (troglozin, dan troglofil) seperti kelelawar, jangkrik gua, siput dan keluing yang termasuk dalam jenis yang tidak membahayakan pengunjung gua seperti halnya ular atau kalajengking.

Dari sisi hidrologi karst, kedua gua ini tidak termasuk dalam kategori gua yang berlorong basah (vadose) tetapi fosil (kering) yang tidaklah membahayakn pengunjung apabila dimasuki pada musim-musim penghujan. Namun alangkah baiknya untuk dilakukan suatu penelitian terpadu untuk mengetahui keberadaan sungai bawah tanah. Dan ini adalah merupakan hal pokok dalam penentuan suatu gua yang akan dibuka untuk wisata minat khusus. Pernah suatu kejadian di Gua Nyai, 11 orang penelusur muda nekat memasuki gua tersebut tanpa mengetahui topografi dan hidrologi gua tersebut, akhirnya mati dikarenakan banjir di dalam gua.

Bahaya yang mengancam kemungkinan terbesar adalah bahaya dehidrasi dan runtuhan-runtuhan batu (boulder) dari lorong-lorong gua, pada survey awal Karst Aceh pernah merasakan suhu 450 C di entrance gua Fosil, dan ini dapat diminimalkan dengan manajemen gua yang dikelola secara profesional. Kedua gua juga tidak mengisyaratkan akan peningggalan-peninggglan bersejarah (artefak). Bukan berarti tidak ada sama sekali, kecendrungan adanya suatu peninggalan bersejarah hanya dapat ditentukan oleh penelitian yang hanya dapat dilakukan oleh ahli arkeologi dan palaentologi. Alangkah banyak dan besarnya kerugian yang menanti bila ternyata gua-gua tersebut memiliki nilai bersejarah dan merupakan gua warisan dunia seperti halnya gua Sewu ataupun Maros.

Bahaya gas beracun dapat diidentifikasikan dengan normalnya laju pernafasan dan nadi penelusur. Nadi per menit adalah 90 per menit dan nafas 18-19 kali per menit. Jadi dapat diidentifikasi bahwa gua tersebut tidak mengandung mengandung gas-gas RADON ataupun gas lainnya yang dapat membahayakan pengunjung.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Gua Sumur dan Gua Fosil diidentifikasikan telah hancur atau rusak dan dianjurkan untuk segera dibuka sebagai gua wisata dengan kategori wisata minat khusus yang dikelola oleh orang-orang yang profesional dan membidangi biospeleologi dan karstologi.

Bahaya-bahaya penelusuran tetap selalu ada. Untuk kategori banjir dalam gua, gas-gas dan binatang berbisa di kedua gua tersebut tidak ditemukan. Bahaya penelusuran dapat diminimalkan dengan selalu mengindahkan Etika Penelusuran Gua dan Kewajiban Penelusuran Gua yang terkandung dalam satu manajemen gua dan kawasan karst.

Saran
Disarankan sebelum dibuka sebagai gua wisata agar dilakukan penelitian lebih lanjut dan spesifik oleh multidisiplin ilmu seperti biospeleologi, karstologi, hidrologi karst, geologi dan bila diperlukan arkeologi serta palaentologi.

Bila dibuka nantinya. Kita tetap mengedepankan asas-asas konservasi kawasan karst dan gua dengan tetap berjalan searah dengan pembanguna berkelanjutan yang berwawasan konservasi tentunya.
Gua sebagai wisata harus selalu diingat adalah satu jalan bagi peningkatan pendapatan daerah khususnya masyarakat setempat. Untuk itu diperlukan satu pendidikan intensif bagi calon-calon pemandu wisata gua yang profesional.

Atas anjuran beberapa pihak yang menghubungi administrator Karst Aceh untuk memasukkan hasil rekomendasi workshop rencana strategis kawasan karst yang dilaksanakan oleh Pusat Tsunami dan Mitigasi Bencana Unsyiah. untuk itu, kami ucapkan terima kasih. berikut hasil sidang tersebut.

REKOMENDASI WORKSHOP RENCANA STRATEGIS KAWASAN KARST
PANTAI BARAT NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana Universitas Syiah Kuala
Tanggal 23-24 November 2007. Darussalam-Banda Aceh

MENIMBANG:
1. Bahwa bentang alam karst yang tersebar di berbagai daerah propinsi di Indonesia merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, memerlukan proses, pembentukan yang lama, memiliki fenomena alam yang unik dan langka serta mempunyai nilai yang penting bagi kehidupan dan ekosistem, oleh karena itu perlu dikelola secara bijaksana;
2. Pengelolaan Karst adalah kegiatan yang meliputi penetapan prinsip-prinsip pengelolaan karst, penetapan kriteria karst, inventarisasi dan penyelidikan karst, penetapan kawasan karst dan mintakatnya (zonasi), pembinaan dan pengembangan serta pengawasannya;
3. Pengelolaan Kawasan Karst juga merupakan upaya pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya batuan karbonat bermorfologi karst sesuai dengan fungsinya dalam rangka menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
4. Peningkatan upaya perlindungan kawasan Karst yang memiliki arti penting dalam pelestarian fungsi hidrogeologi, proses geologi, flora dan fauna serta nilai sejarah dan budaya;
5. Diperlukan data-data multi sektoral dengan sistem pendataan dan Informasi yang akurat dan mutakhir.

MENGINGAT:
1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
2.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 62/Kpts-II/1998;
3.Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 449/Kpts-II/1999;
4.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 1518 K/20/MPE/1999;
5.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 1456 K/20/MPE/2000;

MEMUTUSKAN
1.Pembentukan Forum untuk upaya pelestarian dan pengelolaan kawasan karst dan segala daya dukungnya di Aceh.
2.Pembuatan Sistem informasi tentang Kawasan Karst yang ada di Aceh.
3.Menjadikan kawasan Karst Naga Umbang sebagai pilot project bagi kawasan karst lainnya dengan segala potensi yang ada.
4.Diharapkan keikutsertaan dari berbagai pihak terkait seperti pemerhati lingkungan, Investor, Pemerintah, Akademisi dan Masyarakat sekitar kawasan dalam workshop yang akan datang.
5.Draft Rencana strategis Pengembangan Kawasan Karst untuk Jangka Menengah (5 tahunan) serta mengkaji nilai-nilai strategis untuk pemanfaatan karst bagi fungsi ekologi, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya.
6.Penentuan kelas dan status Kawasan karst dengan melibatkan lintas sektoral dan multi disiplin ilmu.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
Pada Hari Sabtu Tanggal 24 November 2007.
Jam 16.30 WIB.
Tertanda
Ketua Sidang
Parmakope, MM

PT. Semen Andalas Indonesia (SAI) dinilai tidak berniat baik menyelesaikan masalah yang terjadi dengan warga kecamatan Lhoknga dan Leupung kabupaten Aceh Besar, masyarakat dua kecamatan tersebut akan mendatangi kantor Kedutaan Perancis untuk melaporkan kasus  ini pada Senin (2/2) . ”Selama ini PT. SAI tidak berniat baik menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan semen milik Lafarge, perusahaan yang berasal dari Perancis, makanya kami mendatangi Kedutaan Perancis untuk meminta negara tersebut bertanggung jawab atas permasalahan yang mereka lakukan dikampung kami,” ujar Jurubicara komite masyarakat Lhoknga dan Leupung, M. Yulfan, SH kepada The Globe Journal, Minggu, (1/2) malam.

Yulfa menambahkan, selama beroperasi PT. SAI tidak pernah memperhatikan dampak lingkungan yang terjadi akibat operasional mereka, ”Selama ini lingkungan di Lhoknga dan Leupung rusak akibat ulah mereka, namun mereka tidak pernah mau bertanggung jawab makanya kami melapor kepada perwakilan negara mereka di Jakarta,” tambahnya.

Menurut Yulfan, masyarakat Lhonga dan Leupung akan bergabung dengan Seknas Solidaritas Perempuan, Solidaritas Perempuan Aceh, Solidaritas Perempuan Jabotabek, Jatam, Walhi-Eknas, Kau, Komunitas Tikar Pandan, Karst Aceh, Yayasan Kata Hati-Aceh, Imapa, Foba, Impas, Himal dan Gmai untuk melakukan aksi menuntut Perancis bertanggung jawab atas permasalahan yang dilakukan oleh perusahaan mereka di Aceh. ”Senin (2/2) kami akan melakukan aksi unjuk rasa di Kedutaan Perancis bersama warga Aceh di Jakarta dan lembaga sipil baik yang berasal dari Aceh maupun di Jakarta,” ujar Yulfan.

Menurut Yulfan, sebelumnya pada Jum’at (30/1) masyarakat Lhoknga dan Leupung bersama beberapa lembaga sipil juga telah bertemu dengan Kementrian Lingkungan Hidup Indonesia yang diwakili oleh Deputi I Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), Hermin, Staff Ahli KLH Bidang Kawasan Karst Rosita Hermin dan Kabid AMDAL KLH, M. Askari.

Yulfan juga menambahkan dalam pertemuan tersebut Perwakilan Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) mengatakan akan memanggil pihak perusahaan, pemerintah Aceh dan Bapedalda Aceh untuk mempertanyakan permasalahan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT. SAI.[Junaidi | The Globe Journal (http://www.theglobejournal.com)]

J

Dalam kurun waktu yang lama, beberapa kawasan karst di Pantai Barat Aceh telah kami identifikasi. Untuk menyelesaikan studi yang tidak mudah ini dibutuhkan semangat yang tinggi dan kompetensi dari berbagai ilmu lainnya, dan tentu saja dukungan dana.

Tanpa berusaha mengecilkan lembaga lainnya, KA (Karst Aceh) telah berhasil membuat suatu peta potensi dan ancaman Kawasan Karst Pantai Barat Aceh. Kawasan ini (termasuk ULU MASEN) merupakan kawasan yang berpotensi pada Ketersediaan Air, Peninggalan Sejarah dan Budaya, serta pariswisata-khususnya geowisata dan explorasi gua kategori khusus dan untuk umum.

Data yang di dapatkan dari kegiatan yang telah disebutkan yaitu berupa GIS 138 desa di sepanjang Pantai Barat akan banyak membantu tim riset, begitu penjelasan ketua Karst Aceh, Abdillah. lebih lanjut dikatakan bahwa dari data-data ekspedisi gua-gua di Lhoong yang telah dilakukan oleh Mapala Leuser Universitas Syiah Kuala juga akan menjadi acuan, disamping komponen data lain yang saat ini sedang dikumpulkan untuk mendukung riset yang didanai oleh Federation of Speleological Activities In Indonesia (FINSPAC)-Aceh Commission  ini.