“Pada malam kagum ini, kita akan memberikan kekaguman kita kepada sejumlah kalangan yaitu kepada penyebar pesan-pesan mitigasi bencana dan juga kepada pemenang lomba pengurangan risiko bencana,” sebut
Fakhrurradzie Gade, Sekretaris Jenderal FJAPB, dalam kata sambutannya.

Mereka yang diberikan penghargaan Disaster Risk Reduction Aceh (DRRA) Award pada Malam Kagum salah satunya adalah Forum Komunitas Siaga Bencana Kampung Panteraya Bener Meriah. Forum yang merupakan binaan KARST ACEH ini dinilai pantas mendapat Kagum Award atas inisiasi dan aktivitasnya dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana di Bener Meriah. Beberapa aktivitas tersebut dinilai sukses besar dalam memberikan pesan yang berharga pada sisi hikmah pembelajaran dan keberlanjutan pengurangan risiko bencana di Aceh.

Pada Malam Kagum yang dimeriahkan beragam penampilan kesenian mulai dari tarian yang dimainkan anak-anak Sekolah Dasar Negeri 2 Banda Aceh dan Tari Saman oleh Sanggar Seni Seulaweut IAIN Ar-Raniry, seni tutur TV Eng Ong bersama Syeh Fuadi dan Hanum Indria yang disutradarai Akmal M Roem. Kemudian dilanjutkan dengan musikalisasi puisi oleh Azhari Aiyub yang diiringi Ayi Sarjev. Azhari membacakan dua puisi dengan judul Sejarah Keluarga Perancis dan Teman-teman yang Telah Mati. Selain itu juga diramaikan dengan performa seni beladiri etnis Tionghoa yang diwakili personil Wushu Aceh Besar.

Pada tanggal 14-16 Desember 2011 bertempat di Hotel Menara Peninsula Jakarta, di hadapan Kepala Badan Penanggulangan Bencana se-Indonesia, Kemendagri, Dinas Sosial, dan media. Beberapa pembelajaran pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana di Aceh telah dipresentasikan.

Pada kesempatan ini, Karst Aceh mengantarkan presentasi yang bertemakan PRBBK yang dilakukan sejak November 2010 hingga Desember 2011. Karst Aceh yang diwakili oleh sang direktur: Abdillah Imron Nasution dalam kesempatan ini mempresentasikan proses kegiatan dalam lingkup 9 output yang diamanatkan oleh UNDP-MDF sebagai penyandang dana.

Dalam presentasinya, Abdillah menyampaikan potensi-potensi berbagai pendekatan yang dilakukan oleh Karst dalam menjalankan PRBBK di Aceh Tengah dan Bener Meriah, diantaranya pendekatan Participatory Action Research (PAR), Pentagon Asset, dan Studi Knowledge Attitude Practice (KAP).

Ketiga pendekatan ini menjadikan 9 output yang diamanatkan oleh donor berjalan sesuai dengan kerangka kerja pengurangan risiko bencana yang lebih menitikberatkan peningkatan kapasitas komunitas dan pro kelompok rentan.

Pembelajaran lainnya adalah pembuatan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang secara sistematis mengarah pada terciptanya sebuah forum komunitas siaga bencana yang menjalankan rencana  aktivitas komunitas. Penekanan yang dipresentasikan menuntun suatu systematic learning process yang bermuara pada penempatan pelaku seluruh proses pengurangan risiko bencana ini adalah masyarakat itu sendiri.

“Kita bukan kontraktor”, begitu Abdillah mengutarakan bahwa penguatan yang berbasiskan pelaku aktif adalah masyarakat sangat perlu ditekankan. “Masyarakat bukanlah objek Penanggulangan Bencana-melainkan Subyek Penanggulangan Bencana”, ini merupakan prinsip yang harus dikuatkan, baik dengan pemilihan pola pendekatan yang bijak, pembuatan atau adaptasi modul-modul yang sesuai dengan prinsip pemberdayaan.

Penambahan lain yang tak kalah penting adalah kearifan lokal yang dapat dijadikan sistim deteksi dini terhadap bencana, pembelajaran simulasi, serta inisiasi penguatan dari berbagai peraturan kampung melalui proses musrenbang desa hingga kabupaten.

Abdillah mengutarakan 22 kendala, 9 keberlanjutan, dan 15 hikmah pembelajaran dalam rangkaian proses program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang dilaksanakan. Semoga ini bermanfaat untuk upaya-upaya penanggulangan bencana di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, pembelajaran dari pelaku dan bidang lain juga dipresetasikan, diantaranya dari TDMRC, BPBD Aceh Barat, dan Dishubkomintel.

Jakarta, 16 Desember 2011

SATU: DATA ADALAH PERANGKAT PENTING
Peta Kawasan Rawan Bencana dibutuhkan dalam perencanaan untuk memprediksi dampak.  Oleh karena itu perlu dilakukan verifikasi peta dan kepastian beberapa kawasan tersebut berdasarkan kenyataan di lapangan. Beberapa data-data yang ada tidak dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan kurang optimalnya koordinasi dan komunikasi panitia dengan perwakilan yang ada. Peserta yang diharapkan merupakan tatanan manajerial, sebagian besar bukan pemangku kebijakan, sehingga ketiadaan data yang seharusnya dapat diminimalisir memberi dampak pada ipertanyakannya kevalidan semua data yang ada.

Panitia termasuk fasilitator tidak siap untuk mengelola workshop yang akan menghasilkan Rencana Kontinjensi, seperti dalam penyediaan materi yang seharusnya dapat mempersempit kesenjangan pemahaman dasar peserta/ perwakilan instansi atau lembagayang hadir.

Penentuan bahaya tidak selesai, ini dprediksi akan berdampak luas pada kebijakan dan strategi yang tidak sistematis. Kebijakan dan strategi lebih kepada asumsi dan pengalaman satu dua pihak saja. Keterlibatan pihak lain tidak terakomodir oleh karena sistim fasilitasi yang memang tidak sistematis. Kebijakan umum upaya kontinjensi adalah upaya pada rangkaian penentuan status, penentuan tingkat bencana, upaya minimum yang dilakukan dalam keadaan darurat, alokasi tugas dan pelaku, serta penganggaran.

DUA: KETIADAAN SISTIM INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
Imbas dari tidak sistematisnya kebijakan dan strategi upaya kontinjensi ini adalah tidak adanya profil penting seperti spesifikasi keterlibatan para pihak menyikapi kebijakan dan strategi dalam struktur yang jelas, spesifikasi kerangka kerja para pihak, penentuan status evakuasi (EWS), pemilihan tempat pengungsian, dan  pilihan-pilihan lain yang dapat ditampung dari perwakilan kecamatan, mukim, dan desa.

Penentuan waktu malam dan masa tanggap darurat selama satu bulan tidak disertai dengan pemahaman, pengetahuan, dan perencanaan yang mengadospi dua garis besar sumber yaitu ilmiah dan lokal. Ilmiah dalam pengertian bahwa belum dipenuhi unsur-unsur perencanaan penentuan status yang baik adalah bersifat akurat, dipahami, dapat dijangkau, dan dipatuhi. Penentuan satu bulan tidak disertai dengan gambaran kekuatan penganggaran yang dapat dialokasikan dalam kebijakan dan strateginya. Unsur pemulihan yang diusulkan seharusnya dapat diakomodir untuk menyikapi kesenjangan yang seharusnya sudah ada sebelum ditentukan kebijakan dan strateginya, untuk usul struktur yang seharusnya ada, telah dibuatkan sebuah pendekatan fasilitasi yang dipersiapkan dengan baik.

TIGA: KEBUTUHAN ATAS STRUKTUR DAN  KOORDINASI
Struktur organisasi komandan kedaruratan yang seharusnya dapat memfasilitasi kebijakan dan strategididapatkan tidak final dan cenderung sektoral, dikarenakan sounding yang dilakukan tidak maksimal. Dengan alasan minimnya waktu yang dibutuhkan dan peserta ebagian besar bukan merupakan tatanan manajerial di instansinya. Sesuai dengan perkiraan sebelumnya, penentuan ini pada akhirnya berdasarkan asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun partisipatif. Ini jelas terlihat hingga hari ketiga masih mempermasalahkan dampak, titik aman, titik pengungsian, alokasi tugas dan pelaku. Celakanya, para pihak yang merupakan perwakilan desa merasa mereka bukanlah sebagai pelaku aktif dalam struktur kedaruratan melainkan hanya sebagai korban letusan gunungapi yang seharusnya dilayani.

EMPAT: MERUGIKAN SINKRONISASI DAN HARMONISASI
Pada akhir acara dilakukan analisis kesenjangan dengan membagikan form untuk diisi oleh peserta. Ini sangat bertolak belakang dengan prinsip pengurangan risiko bencana berbasiskan masyarakat yang merupakan pendekatan yang selama ini dikenal sebagai pendekatan yang lebih komprehensif. Waktu yang tersedia masih cukup banyak . Tindakan ini sangat merugikan sinkronisasi dan harmonisasi yang merupakan konsep penting dalam sebuah dokumen rencana kontinjensi.

Karst Aceh 2011

Ditinjau dari faktor daerah yang berdekatan dengan Gunung api Burni Telong, Kabupaten Bener Meriah memberikan keuntungan daerah. Keuntungan yang ada antara lain menjadi daerah penangkap hujan, menyuburkan tanah, memperbanyak jenis tanaman budi daya, menjadi tempat wisata, serta menjadi daerah pertambangan. Namun, di sisi lain, kawasan gunung api juga dapat menimbulkan bencana alam yang bisa menimbulkan risiko kepada kita. Untuk itu, pendekatan dalam pembangunan yang seharusnya dimiliki oleh unsur-unsur pembangunan di daerah adalah memasukkan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan daerahnya. Desa Pante Raya termasuk salah satu desa di Bener Meriah yang m[enjadi pionir dalam penerapan pengurangan risko bencana ini sejak november 2010 yang difasilitasi oleh Karst Aceh. Berbagai kegiatan telah dilakukan dan menghasilkan beberapa capaian seperti rencana penanggulangan bencana, membuka akses dan informasi dengan Pos Pemantau Gunungapi (PPGA), dan Standar Operational Procedure dalam keadaan darurat. Untuk meningkatkan praktik-praktik yang telah masyarakat dapatkan melalui partisipasi Forum Komunitas Siaga Bencana Pante Raya yang teridiri dari berbagai unsur seperti BPBD, PPGA, Muspika, Pemerintah Desa, dan perwakilan kelompok rentan, juga telah menetapkan Rencana Aksi Komunitas yang termasuk di dalamnya adalah pemasangan rambu-rambu evakuasi, zona aman, kelompok rentan dan agenda simulasi. namun, sangat disayangkan rambu-rambu yang dibutuhkan untuk panduan simulasi ini diminta dicopot oleh salah seorang oknum yang berasal dari salah satu partai nasional dengan alasan membuat resah keberadaan investor kopi yang telah dan akan datang ke wilayah ini.   Tantangan ekspor kopi dinilai semakin serius. Pasalnya, pasar global melalui perusahaan multinasional terus meningkatkan syarat ekspor melalui berbagai bentuk sertifikasi. Mereka juga mensyaratkan rekam jejak kopi yang ramah lingkungan dan masalah-masalah global lainnya. Salah satu masalah global yang mendapat perhatian dunia adalah pengurangan risiko bencana atau Disaster Risk Reduction (DRR). Dalam hal ini, memang perlu dilakukan sosialisasi secara intensif kepada pihak-pihak yang tidak mengerti akan betapa pentingnya pengurangan risiko bencana/ DRR terintegrasi dalam investasi yang berkelanjutan, termasuk investasi kopi. Bukan hal yang mustahil selain dunia internasional mengenal kopi gayo yang nikmat dan bermutu tinggi, ternyata dihasilkan dari wilayah yang telah menjalankan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana di wilayah produksinya. Hal ini semestinya turut didukung oleh semua pihak bukan malah takut akan larinya investor dari daerah karena alasan yang tidak bisa dimengerti dari sisi manapun, mengingat Bener Meriah yang identik dengan gunungapinya memiliki institusi yang selalu memantau aktivitas gunungapi ini melalui PPGA-Direktoral Vulkanologi. Malah, dari penelusuran yang Karst lakukan hamper seluruh wilayah ini juga memiliki kearifan lokal mengenai peningkatan aktivitas gunungapi.   Sebagai contoh nyata, Petani kopi di Bali berhasil menerapkan proses produksi yang menghasilkan komoditas kopi bernilai ekonomis tinggi dan dengan pola ramah lingkungan. Ini menjadi  pola yang sangat berkarakter dan membanggakan bagi daerah tersebut  tentunya. Disisi lain, perusahaan internasional seperti Starbucks Coffee juga telah menandatangani perjanjian perpanjangan kerjasama dengan lembaga lingkungan nasional yang dilakukan  untuk dan kepada petani kopi di seluruh dunia dengan mempraktekkan produksi kopi yang melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan ekosistem yang sehat dan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di lanskap produksi kopi. Aktifitas  ini juga juga akan berkontribusi terhadap upaya kemitraan yang lebih luas untuk terus meningkatkan praktik tersebut dalam program dan upaya memperluas bantuan teknis yang diberikan kepada petani kopi. Dengan kata lain, prinsip-prinsip yang dibangun bukanlah suatu hal yang dapat menghambat investasi malahan dapat menjadi potensi akan nilai investasi itu sendiri. Bukan tidak mungkin kopi dari Bener Meriah secara membanggakan selain memiliki mutu dan citarasa yang sangat baik juga popular karena diproduksi dari kawasan yang masyarakatnya sadar akan bencana dan menerapkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana di dalamnya. Karst Aceh, 2011

Dalam rangka memperingati ulang tahun Bener Meriah ke-7, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melaksanakan kegiatan Pameran Pembangunan. Dalam pameran ini, Karst Aceh ikut mempertunjukkan peta risiko bencana gunungapi 3 Dimensi (3D) hasil partisipasi masyarakat Pante Raya yang mendapat tanggapan positif dari Bupati Bener Meriah Ir.Tagore Abubakar. Bapak Bupati dalam diskusi dengan Cut mayaziza (cbdrr officer Karst Aceh) dan BPBD setempat menginginkan peta partisipatif ini menunjukkan rencana penanggulangan risiko bencana baik itu evakuasi maupun mitigasi di seluruh kawasan rawan bencana gunungapi (Karst/2011).

Ancaman kekeringan tidak bisa dipandang sebelah mata, karena dampaknya berantai pada aspek lain. Para petani adalah kelompok yang paling merasakan akibat kekeringan. Tanpa kecukupan air, sawah akan mengering, panen gagal. Kerugian ekonomi pasti menimpa karena sawah menjadi kering kerontang. Kekeringan yang dipicu oleh kehancuran kawasan karst akan mengganggu ketersediaan pangan dan pada akhirnya akan mengakibatkan ketidaktahanan pangan daerah seperti yang ditakutkan beberapa kalangan beberapa bulan terakhir ini dimana Aceh Besar kekurangan produksi padi sebanyak 2.826.600 kilogram per musim tanam, atau Rp 7.066.500 per musim tanam.

Meski dampaknya akan sangat luar biasa, hingga kini belum ada upaya serius untuk menyelesaikan ancaman kekeringan oleh karena eksploitasi kawasan karst di Aceh. Selama ini, penyelesaian masalah kekeringan dilakukan dengan reaktif dan berorientasi penciptaan proyek. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 284/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Urutan Prioritas Daerah Aliran Sungai, Wilayah Lhok Nga yang termasuk ke dalam DAS Sabee Geupeu memiliki lahan kritis yang luas. Di samping itu, wilayah ini termasuk ke dalam zona dengan ketersediaan air yang sulit menurut peta geologi yang ada.

Untuk itu sebenarnya perlu upaya secara komprehensif dan berkelanjutan mengatasi bencana kekeringan. Pemerintah provinsi (pemprov) beserta bupati sebagai pemegang kebijakan memanfaatkan dan mendayagunakan sumber-sumber air dan kearifan lokal mengatasi bahaya kekeringan. Termasuk yang masih terabaikan adalah pembenahan manajemen sumber daya air dan konservasi sumber air yang ada. Sumber daya air itulah yang mestinya bisa dioptimalkan kemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan air bersih serta irigasi atau pengairan lahan pertanian. Sayangnya, pemangku kebijakan di daerah seakan memandang sebelah mata pada kesatuan kawasan karst yang ada, seperti di Lhoknga, dimana keterkaitan sumber air Pucok Krueng yang akan terancam hancur dan hilang oleh karena keberadaan pertambangan semen. selain itu optimalisasi sumbersumber air untuk berbagai kebutuhan yang seharusnya dilakukan, tidak pernah dipraktikkan. Cara sederhana yang biasa dipraktikkan adalah  mempertahankan kelestarian hutan di atas kawasan Pucok Krueng yang penting sebagai penentu kuantitas dan kualitas sumber air tidak pernah mendapat perhatian semua pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

Fenomena perubahan iklim, di mana angin yang bertiup sangat kering dan miskin uap air akan makin sering terjadi di Aceh,  seiring dengan operasional pabrik yang akan segera beroperasi, dalam satu dokumen penting berdasarkan riset yang kita lakukan. Keadaan ini akan diteruskan kepada pemangku kebijakan yang lebih tinggi, yaitu Presiden Republik Indonesia. Keadaan ini perlu kita perjuangkan, dimana Saat ini kita belum mengetahui persepsi orang nomor satu Indonesaia yag pernah membela keberadaan kawasan karst semasa menjabat Menteri ESDM ini.

Walau PBB telah menyatakan bahwa hak atas air adalah hak asasi manusia, namun, terkait Rencana Strategis Nasional Penanggulangan Bencana 2012-2014 yang dibuat berdasarkan UU NO 24 Tahun 2007, Aceh tidak dinyatakan berisiko terhadap ancaman bencana Kekeringan.

Landasan hukum penyusunan Renas PB adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terutama Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa tujuan upaya penanggulangan bencana adalah untuk “menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh”.  Selanjutnya Pasal 6 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
4. Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
5. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai;
6. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
7. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.Dewan Hak Asasi Manusia PBB akhirnya mengakui hak untuk air dan sanitasi yang mengikat secara hukum dalam hukum internasional, dalam keputusan penting yang diadopsi pada tanggal 30 September 2010.

Aceh seutuhnya jika ditinjau dari arah pembangunan saat ini, sangat beresiko bencana kekeringan. Beberapa tempat jelas mempunyai ancaman yang nyata seperti di kawasan Lhok Nga Aceh Besar yang terancam krisis air oleh penambangan kawasan karst, Kawasan Lhoong yang terancam oleh penambangan bijih besi, Lueng Gayo-Suak Geudebang yang terancam oleh perubahan hutan rawa gambut menjadi relokasi dan perkebunan sawit, serta desa-desa lainnya yang tersebar di dekat pembukaan lahan sawit.

Menurut Ahli Independen PBB, Catarina de Albuquerque bahwa hak untuk air dan sanitasi,  masuk dalam perjanjian hak asasi manusia yang sudah ada dan karena itu menjadi terikat secara hukum”. Dia menambahkan bahwa “Keputusan sangat penting karena memiliki potensi untuk mengubah kehidupan milyaran manusia yang masih kekurangan akses terhadap air dan sanitasi.” Penegasan itu muncul setelah 120 negara mendukung suatu resolusi yang mengakui hak mendasar untuk air dan sanitasi di Majelis Umum PBB di New York pada tanggal 28 Juli 2010.

Atas dasar ini, arah pebangunan Aceh yang bervisikan Aceh Hijau, dan beberapa acuan yang diselenggarakan dalam pengurangan resiko bencana seharusnya menyikapi secara menyeluruh hak masyarakatnya. termasuk di dalamnya adalah hak atas air. Ini terkait pula dengan masalah akses terhadap air bersih merupakan tujuan ketujuh dari MDGs yang harus dicapai pada tahun 2015. Oleh karena itu, diperlukan ”political will” yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut dengan mengarahkan kebijakan makro ekonomi yang bersifat resource friendly. Kelangkaan” atas air lebih sering dipicu oleh kegagalan kebijakan (policy failiure) daripada faktor alam.

LATAR BELAKANG

Analisis kasus adalah kegiatan intelektual untuk memformulasikan dan membuat rekomendasi, sehingga dapat membuat tindakan manajemen yang tepat sesuai dengan kondisi atau informasi yang diperoleh dalam pemecahan kasus tersebut. Analisis kasus ini penting bagi setiap pengambil keputusan, untuk itu sangat diperlukan penggunaan alat-alat analisis atau model kuantitiatif. Dengan demikian analisis kasus ini merupakan alat untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai suatu permasalahan, sehingga dapat memformulasikan tindakan nyata yang konkret. Di dalam dunia riset cukup banyak aplikasi metode analisis yang digunakan sebagai model untuk menyelesaikan permasalahan, model umum yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif dengan menggunakan data metrik. Namun untuk data non metrik (kualitatif atau kategorikal) dengan menggunakan metode analisis kuantitatif masih terbatas aplikasinya.

Salah satu pendekatan riset ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang karakteristik datanya kualitatif dengan aplikasi metode penyelesaian kuantitatif adalah model analisis kuantitatif TEV (MAKTEV). Pendekatan MAKTEV ini terdiri atas beberapa model aplikasi, yaitu decision tree untuk mendeskripsikan objek ke dalam kesatuan pohon keputusan yang melibatkan berbagai pakar yang memiliki latar belakang kompetensi pengelolaan resiko bencana. Tahapan selanjutnya adalah mengakomodasikan kebutuhan dalam membuat optimasi pohon keputusan dan memberikan bobot atau proporsi kepentigan setiap unsur anak cabang pohon keputusan. Data hasil pengukuran dan pembobotan setiap unsur yang diperoleh merupakan nilai harapan setiap keputusan yang menggambarkan nilai harapan kesatuan pohon keputusan (expected value).

Dari hasil riset awal “Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Komunitas Di Kecamatan Meuraksa Kota Banda Aceh” didapatkan bahwa terdapat beberapa factor strategis, yaitu: peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan yang dapat mempengaruhi sistim pengelolaan resiko bencana tersebut. Faktor-faktor strategis ini masih bersifat kualitatif, sangat dibutuhkan aplikasi metode analisis yang kuantitatif sifatnya. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakuan riset tingkat lanut yang menggunakan aplikasi analisis kuantitatif TEV untuk memformulasikan sistim Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Komunitas Di Kecamatan Meuraksa Kota Banda Aceh ke dalam pembuatan dan rekomendasi tindakan manajemen yang tepat sesuai dengan kondisi atau informasi yang diperoleh.

TUJUAN PENELITIAN

1. Analisis kuantitatif TEV untuk memformulasikan sistim Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Komunitas Di Kecamatan Meuraksa Kota Banda Aceh.
2. Pembuatan dan rekomendasi tindakan manajemen yang tepat sesuai dengan kondisi atau informasi yang diperoleh.

TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh. Penelitian dilakukan selama 30 hari dari tanggal 1 Juli s.d 30 Agustus 2010.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Sampel

Sampel penelitian adalah purpose sampling yang melibatkan lima kali lipat pakar yang berkompeten di bidang masing-masing faktor pengelolaan resiko bencana.

Untuk kategori Peluang          : 13 x 5            =   45

Untuk kategori Ancaman        : 13 x 5            =   45

Untuk kategori Strength         :   6 x 5            =   30

Untuk kategori kelemahan      : 12 x 5            =   60 +

Total sampel                                                    = 180 orang

Metode

Pre eksperimental

Pre eksperimentalini dilakukan dengan metode questionaire yang disusun berdarakan hasil penelitian awal kepada 50% sampel untuk mendapatkan reliabilitas dan validitas data.

Analisis Reliabilitas dan validitas

Analisis ini dilakukan untuk mendapatakan gambaran tingkat kepercayan jawaban yang didapatkan dari distribusi awal questionaire pada pre-eksperimental.

Disain Konsep TEV

Aplikasi Decision Tree

• Diskusi Tim peneliti

Untuk menyusun pohon keputusan yang terdiri dari: dimensi, indikator, dan parameter (kategori jika ada).

Aplikasi Delphi methode

• Roundtable meeting

Untuk merumuskan struktur pohon keputusan yang baru, kemudian hasilnya diperkuat sebagai pohon keputusan yang optimal.

• Analisis pembobotan

Untuk membuat pembobotan masing-masing kategori dalam pohon keputusan.

• Aplikasi expected value

Untuk membuat skala pengukuran, pembuatan instrumen pengumpulan data yaitu questionaire, dan distribusi questionaire.

• Analisis dan implikasi kebijakan

Analisis masing-masing pembobotan dan implikasinya sampai tahap terbawah dari pohon keputusan (anak cabang) ke dalam tabulasi deskripsi.

ANALISIS HASIL

Hasil yang tersimpan dalam sebuah sistem pangkalan data (database) akan dianalisis dengan metode analisis kuantitatif TEV. Analisis reliabilitas dan validitas data dengan menggunakan perangkat lunak SPSS.

Tim Studi Karst Aceh telah melakukan Studi Kemiskinan di 26 Desa di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah pada Bulan Februari hingga Maret 2010. Kegiatan studi ini didanai oleh Komunitas TikarPandan. Sebenarnya studi dilakukan untuk semua desa (27 desa) di kecamatan ini, namun dikarenakan satu desa, yaitu Desa Merie I tidak mengizinkan tim studi melakukan riset di desa mereka.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan akan didapatkan indeks kemiskinan desa di kecamatan ini. Adapun metode yang dilakukan adalah pemetaan GPS (GPS Survey), observasi, dan penyebaran kuisioner terhadap 50% jumlah KK di masing-masing target. Untuk kuisioner dilakukan riset non eksperimental untuk mendapatkan data-data kemiskinan yang didapatkan dari 20 variabel indeks kemiskinan.

LATAR BELAKANG

Selama tiga atau empat tahun terakhir, baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Aceh  telah mengambil langkah-langkah yang sangat penting untuk meletakkan kebijakan-kebijakan yang diperlukan berkenaan dengan pengurangan risiko bencana. Beberapa kebijakan tersebut dirancang untuk mempromosikan upaya-upaya untuk membuat pengurangan risiko bencana menjadi bagian yang normal dalam proses pembangunan yang dapat diselenggarakan dalam fungsi-fungsi inti pemerintah serta kemitraan masyarakat dan swastanya di semua tingkatan. Inisiasi ini bertujuan mulya dengan mengkhususkan pada komunitas-komunitas lokal di mana tindakan-tindakan yang paling efektif dapat dilakukan untuk mengurangi kerentanan fisik, ekonomi dan social terhadap bencana.

Kebijakan lainnya adalah membentuk dan membangun kapasitas Pusat Riset Mitigasi Tsunami dan Bencana (TDMRC) yang didirikan di Universitas Syiah Kuala untuk memampukannya menyediakan informasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) berbasis ilmiah, jasa pengetahuan, bantuan teknis yang dibutuhkan oleh masyarakat dan instansi-instansi pemerintah lokal Aceh. Sejak pendiriannya, pusat riset ini telah menyelenggarakan banyak pertemuan yang menghadirkan peserta tingkat atas baik nasional maupun internasional di Banda Aceh.

Konsultan asing seperti Sea Defence Consultans (SDC) juga telah melakukan penelitian perencanaan dan analisis bencana tsunami dibeberapa tempat yang memproyeksikannya hingga tahun 2010. Pada dasarnya kajian ilmiah yang diseminarkan dalam pertemuan internasional, pelatihan peningkatan kapasitas, analisis perencanaan yang dilaksanakan masih perlu untuk disempurnakan, karena masih minimnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam meninjau dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kunci untuk dimasukkan ke dalam rencana-rencana strategis Pengurangan Risiko Bencana. Apalagi, SDC hanya memproyeksikannya hingga tahun ini (2010). Hal ini perlu dipertimbangkan dan harus disikapi secara kritis, mengingat ancaman bencana tsunami ini adalah bencana yang akan terus mengintai hingga 100 tahun ke depan.

Berkaitan dengan permasalahan ini, perlu dilakukan sebuah perencanaan pengelolaan resiko bencana yang mengikutsertakan masyarakat sebagai pelaku aktifnya, baik dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan analisisnya. Di samping itu, perlu juga dilakukan telaah persepsi masyarakat pada penelitian, analisis, dan implementasi Pengurangan Risiko Bencana yang telah dilakukan oleh beberapa stakeholder pengelolaan resiko bencana. Oleh karena itu, kami KARST ACEH akan melakukan penelitian Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Komunitas yang kami fokuskan di beberapa gampong yang paling parah terkena imbas tsunami. 16 Gampong Kecamatan Meuraksa Kota Banda Aceh.

TUJUAN PENELITIAN

1. Perencanaan pengelolaan resiko bencana yang mengikutsertakan masyarakat sebagai pelaku aktifnya, baik dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan analisisnya.
2. Telaah persepsi masyarakat pada penelitian, analisis, dan implementasi Pengurangan Risiko Bencana yang telah dilakukan oleh beberapa stakeholder pengelolaan resiko bencana.

TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian dilakukan  di 16 Gampong di Kecamatan Meuraksa Banda Aceh tanggal 1 Jan s.d 15 Feb 2009.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Sampel

Sampel penelitian adalah purpose sampling yang berkaitan dengan gampong, perencanaan tsunami (early warning system, zoning, escape building, escape road, evacuation building)

Metode

Proses Konsultasi Masyarakat (PKM)

Sebuah proses konsultasi dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk mendapatkan persepsi masyarakat mengenai perencanaan tsunami yang pernah ada, mengidentifikasi permasalahan, menganalisis, dan membuat perencanaan Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Komunitas.

Wawancara

Melakukan wawancara semi terstruktur dengan sampel penelitian.

Observasi

Melakukan dan mendokumentasikan fasilitas sarana pengelolaan resiko bencana yang telah dilakukan.

GPS

Melakukan pengambilan titik koordinat fasilitas sarana pengelolaan resiko bencana yang telah dilakukan.

ANALISIS HASIL

Hasil yang tersimpan dalam sebuah sistem pangkalan data (database) akan dianalisis dengan perangkat lunak Microsoft Excel dan ArcGIS