Latar Belakang

Bagaimanpun juga, penyebab kemiskinan tidaklah sama disemua wilayah, bahkan ukurannyapun bisa berbeda-beda atau tergantung kondisi setempat. Sehingga formula pengentasan kemiskinanpun tidak bisa digeneralisir pada semua wilayah atau semua sektor. Survei BPS menyebutkan bahwa mata pencaharian yang umumnya ditekuni rumah tangga miskin mayoritas hidupnya mengandalkan dari sektor perairan pesisir dan nelayan tradisional. Perairan pesisir adalah daerah pertemuan darat dan laut, dengan batas darat dapat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut, seperti angin laut, pasang surut, dan intrusi air laut. Ke arah laut, perairan pesisir mencakup bagian batas terluar dari daerah paparan benua yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar.

Definisi wilayah perairan seperti yang disebutkan di atas memberikan suatu pengertian bahwa ekosistem perairan pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat beragam, di darat maupun di laut serta saling berinteraksi. Selain mempunyai potensi besar wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang mudah terkena dampak kegiatan manusia. Umumnya kegiatan pembangunan secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan terhadap ekosistem perairan pesisir.

Untuk mencapai pembangunan sumber daya wilayah pesisir dan lautan  di Kecamatan Lhok Nga secara optimal dan berkelanjutan, salah satu aspek yang sangat penting adalah pemberdayaan masyarakat pesisir (coast society development). Aspek ini mensyaratkan bahwa masyarakat pesisir sebagai pelaku dan sekaligus tujuan pembangunan wilayah pesisir dan lautan harus mendapatkan manfaat terbesar dari kegiatan pembangunan tersebut. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa sebagian besar keuntungan yang didapatkan justru dinikmati oleh penduduk di luar wilayah pesisir. Oleh karena itu kebijakan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir yang harus diterapkan diarahkan pada upaya peningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan dengan menselaraskan masalah, potensi dan peran serta masyarakat pesisir dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan.

Sangat disayangkan, sampai sekarang Pemerintah belum berhasil menyediakan peta wilayah Lhok Nga secara rinci dan lengkap dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan masyarakat yang hidup berdampingan dengan perusahaan semen dari Perancis ini. Padahal, peta merupakan kondisi nyata pada suatu wilayah yang menjadi acuan dalam pengembangan wilayah. Beberapa pembuatan peta yang telah dilakukan oleh lembaga kemanusiaan selama masa tanggap tsunami telah dilakukan di Kecamatan Lhok Nga, namun sangat disayangkan batas desa yang tertera di dalam peta-peta tersebut telah menuai konflik antar warga yang juga terletak di kawasan karst Lhok Nga Aceh Besar ini.

Dalam kacamata ekonomi wilayah, kawasan pesisir  Lhok Nga memiliki posisi strategis di dalam struktur alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi atau berpotensi ekonomis. Namun, menurut data BPS Aceh Besar : 2009 menyebutkan bahwa Kecamatan Lhoknga merupakan salah satu masyarakat pesisir yang hidup kurang sejahtera di tengah kekayaan potensi sumber daya perikanan yang ada di sekitar.kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Besar.

Dengan luas daerah seluas 98,95 Km2 yang terbagi atas 28 desa dan 4 kemukiman. Total penduduknya yaitu 12.731 jiwa atau 3.863 rumah tangga. Kecamatan Lhoknga merupakan daerah kedua terbesar hasil produksi perikanan laut di Kabupaten Aceh Besar, yaitu 810,1 Ton dengan nilai produksi mencapai 6.838.700.000. Total nelayan laut yang hidup di Kec. Lhoknga yaitu yang bekerja sambilan sebanyak 32 orang, dan yang bekerja tetap sebanyak 155 orang. Jumlah keluarga menurut tahapan kesejahterannya yaitu 37 keluarga (Pra KS), 1.840 keluarga (KS-I), 1.409 keluarga (KS-II), 568 keluarga (KS-III), dan 9 keluarga (KS-III +).

Rumusan Masalah

Dapat disimpulkan pembuatan peta-peta yang merupakan kondisi nyata pada suatu wilayah yang menjadi acuan dalam pengembangan wilayah tidak melalui mekanisme yang dibangun secara partisipatif masyarakat. Selain penting untuk komunitas setempat, informasi seputar keadaan wilayah secara lebih lengkap merupakan bagian yang juga penting untuk dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai database yang dapat mendukung setiap rencana aksi agenda Pemerintah Daerah.

Dalam kacamata ekonomi wilayah, kawasan pesisir  Lhok Nga memiliki posisi strategis di dalam struktur alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi atau berpotensi ekonomis. Nilai ekonomis suatu wilayah dapat dikategorikan pada tiga nilai, yakni: nilai ricardian, nilai lingkungan dan nilai sosial. Nilai ricadian adalah nilai-nilai berdasarkan kekayaan dan kesesuaian sumber daya yang dimiliki untuk berbagai penggunaan aktivitas ekonomi, seperti kesesuaiannya (suitability) untuk berbagai aktivitas budidaya, kesesuaian fisik untuk pengembangan pelabuhan, dan sebagainya. Nilai lingkungan kawasan pesisir adalah nilai atau fungsi kawasan yang didasarkan atas fungsinya di dalam keseimbangan lingkungan, sedangkan nilai social adalah manfaat kawasan untuk berbagai fungsi sosial.

Berangkat dari permasalahan ini maka perlu dilakukan penelitian tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir di Kecamatan Lhok Nga Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kultural dan partisipatif terhadap beberapa permasalahan masyarakat selama 20 tahun ini terhadap keberdayaan untuk dapat mengelola kelimpahan dan kesesuaian sumber daya yang dimiliki, kesesuaiannya untuk berbagai aktivitas budidaya, dan kesesuaian fisik untuk pengembangan, dan sebagainya. Lebih dari pada itu, perlu juga diwujudkan nilai atau fungsi kawasan yang didasarkan atas fungsinya di dalam keseimbangan lingkungan, serta memberi manfaat kawasan untuk berbagai fungsi sosial.

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Daerah karst di Aceh seperti kawasan Mata Ie Kecamatan Darul Imarah dan Kawasan Naga Umbang Kecamatan Lhok Nga memang menunjukkan daerah kering kerontang. Hal ini diyakini merupakan salah satu alasan mengapa kawasan ini dianggap sebelah mata dan tidak layak untuk dilestarikan. Banyak pihak juga menganggap kawasan ini merupakan kawasan bahan baku semen atau galian c saja. Padahal kawasan yang diartikan sebagai kawasan batu gamping yang telah mengalami karstifikasi ini bernilai strategis yang tinggi pada kehidupan manusia. Salah satu nilai strategis kawasan karst tersebut adalah sumber air di masa depan.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral-Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan, sejak tahun 1995 telah melakukan kegiatan pengeboran air tanah dalam rangka penyediaan air bersih untuk masyarakat di pedesaan dan daerah sulit air bersih. Kebanyakan lokasi-lokasi tersebut terletak di daerah karst, seperti Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan, Tulung Agung, Tuban, Pulau Lombok dan Pulau Timor. Pemerintah Kabupaten Wonogiri pernah bekerja sama dengan ahli karst dan speleologi untuk mencari dan memanfaatkan air karst sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Pendekatan ilmu-ilmu tersebut diterapkan untuk meyelidiki permukaan daerah karst (eksokarst) dan di bawah permukaan daerah karst (endokarst) yang bertujuan untuk memanfaatkan dan konservasi air daerah karst. Geologi sebagai penopang ilmu karstologi diharapkan dapat menyimpulkan faktor utama timbulnya suatu kawasan karst yaitu melalui proses pelarutan batuan. Speleologi memiliki peranan dimana pelarutan ini akan menyebabkan timbulnya ruangan-ruangan di bawah tanah yang dikenal sebagai gua atau sistim perguaan.

Beberapa inisiasi kerja sama telah dilakukan untuk menelusuri secara fisik lebih dari 150 gua, mendata 250 sinkhole, 372 danau karst, dan pelacakan air karst dengan melibatkan ahli karstologi dan speleologi seperti TC Atkins, AC Walthem, PL Smart, H Frederich, AJ Eavis. Sampai saat ini masyarakat kawasan Gunung Sewu dilaporkan sangat tergantung dengan air pada kawasan Karst Gunung sewu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketergantungan ini mengharuskan masyarakat kawasan untuk mempertahankan keberadaan Karst Gunung sewu. Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihat terkait mengenai nilai penting kawasan karst pada kebutuhan hidup manusia dan penerapan ilmu-ilmu yang mendukung pelacakan air dalam rangka memenuhi ketersediaan air bagi masyarakat di masa depan.

DISKUSI
Hidrologi Kawasan Karst
Kondisi air tanah pada batuan karst sangat rumit dan unik dan tidak bisa disamakan dengan kondisi air tanah pada batuan antar butir atau celahan. Pada suatu kawasan karst, batu gamping karst pada umumnya bertindak sebagai akuifer utama yang dialasi oleh batuan kedap air, sehingga semua hydrolic event seperti imbuhan, keluaran, dan aliran air tanah akan berlangsung pada batu gamping karst tersebut dengan karakter yang khas. Keunikan hidrologi kawasan karst ini sebenarnya dapat dipahami dengan mengetahui beberapa tipe sumber air karst di daratan, adapun tipe sumber air karst tersebut adalah:

1.    Gravity fed spring (Free flow spring)
Biasa didefinisikan sebagai bentuk yang terlihat sebagai sungai yang keluar dari gua atau celah. Ada dua bentuk dari gravity fed spring yaitu resurgence dan exurgence. Apabila sungai tersebut merupakan munculnya kembali aliran sungai permukaan yang dibagian hulunya telah menghilang dan keluar melalui celah atau gua disebut dengan resurgence atau exogenous spring. Sedangkan suatu gravity fed spring yang disebut dengan exurgence, bila sebagian besar atau seluruh airnya berasal dari tetesan air perkolasi dan kondensasi internal karst itu sendiri. Nama lain untuk exurgence adalah karst waterspring.

2.    Flood overflow spring
Bentuk ini didefinisikan sebagai sumber air sewaktu hujan. Kawasan ini merupakan variasi tipe I yang airnya mengalir keluar hanya pada saat hujan lebat. Lorong bawahnya dicirikan dengan tidak dapat menampung air surplus, dan tidak ditemukan aliran air vadosa pada lorong atas gua.

3.    Vauclusian Spring (Spring rising under hydrostatic pressure)
Biasa disebut dengan sumber air artesis. Air kawasan ini muncul keluar dari reservoir air yang biasanya besar. Lorong yang dilalui air ini biasanya curam. Air pada kawasan ini lorongnya berbentuk silindris, berdinding batu gamping, dan air yang keluar dapat terlihat melalui lapisan alluvium atau pasir yang menutupi lorong di bagian atasnya. Tipe ini sering dijumpai di daerah tropik dimana banyak vegetasi dan alluviumnya.

4.    Intermittent Spring (Periodic spring)
Bentuk ini biasa disebut dengan sumber air periodik. Sumber air ini timbul karena adanya lorong-lorong irreguler dan sifon-sifon di balik sumber air. Sumber air tipe ini kadang-kadang hanya akan mengeluarkan air secara periodik bila debit airnya cukup besar, sewaktu turun hujan. Pada debit air yang kecil, air dapat mengalir seperti biasa secara terus menerus.

5.    Estavelles
Bentuk ini biasanya ada di daerah alluivial yang dialiri masuk oleh sungai pada waktu hujan lebat. Bentuk ini dapat berubah menjadi sumber air menyerupai tipe II sehingga air yang keluar lebih cepat daripada air yang masuk. Ciri utamanya dapat dilihat dengan adanya Swallow holes yang saling berganti dengan swallow holes lainnya menjadi sumber air, terutama yang terdapat di polje.

Pelacakan dan Analisis Air Kawasan Karst
Pemahaman perilaku air tanah pada suatu kawasan karst, terutama mengenai keterdapatan, penyebaran, dan pengaliran air tanah, merupakan dasar pertimbangan bila akan dilakukan perubahan pemanfaatan lahan di daerah karst. Hal ini dapat memperkecil dampak negatif yang akan timbul terhadap lingkungan terutama pada kondisi air tanah. Kondisi air tanah ini banyak dipengaruhi oleh kegiatan penambangan batu gamping untuk semen, perubahan daerah resapan, pengambilan air tanah, dan penurapan mata air.  Untuk meminimalkan kerugian ini hendaknya penentuan dan pemanfaatan suatu kawasan dikaji dengan baik dan memikirkan kepentingan kebutuhan hidup yang sifatnya trans generasi. Sumber-sumber air karst sudah secara rutin dianalisis di beberapa negara maju. Analisis yang dilakukan secara umum adalah pH, warna, kekeruhan, bahan organis yang terkandung di dalamnya, suhu, dan bahan non kalsium di dalamnya.

Setelah mengetahui hidrologi karst seperti mengetahui dimana ada sumber-sumber air, baik di musim kering maupun di musim hujan, dapatlah kita melakukan usaha pelacakan air karst untuk mengungkap pola drainase karst kawasan karst tersebut. Pelacakan air (water tracing) itu dapat dilakukan dengan pelacakan air yang memakai zat warna, penyelidikan susunan kimiawi air, perubahan fisik dari volume dan suhu, dan pelacakan dengan menggunakan isotop radioaktif. Pelacakan ini dilakukan mulai dari tempat air mengalir masuk (inlet) sampai air mengalir keluar (outlet). Metode palacakan air dengan zat warna ialah metode yang paling tua dan masih sering digunakan.

Persayaratan yang dibutuhkan untuk bahan pewarna pelacak air itu antara lain: harus mudah larut, baik dalam keadaan asam maupun basa, tidak boleh terabrsorsi oleh kalsium karbonat, tidak bersifat racun baik bagi manusia maupun binatang, tidak berbau, pasti dapat ditemukan kembali, dapat dilihat pada konsentrasi yang rendah, tidak menyebabkan tanah atau lumpur berkoagulasi, murah dan mudah diperoleh.

Bahan yang paling sering digunakan adalah fluorescein yang merupakan bahan organis yang berfluoresensi kehijau-hijaun bila terkena cahaya dalam larutan, zat warna ini dapat dideteksi pada laruatan 1: 40 juta, bahkan dalam keadaaan pengenceran 1:100 juta. Hingga kini zat uranin (natrium fluorescein) masih banyak digunakan. Pemakaian jenis pelacak ini sering juga dikombinasikan dengan activated charcoal. Kombinasi ini meningkatkan efektivitas pelacakannya untuk pengenceran yang jauh lebih besar masih dapat ditrasir.

Di Amerika Serikat dan Rusia digunakan radioactive tracers. Bahan jenis ini yang biasa digunakan ialah Tritium (H3) yang terikat pada oksigen membentuk air berat yang radioaktif. Namun, penggunaannya masih belum banyak dilakukan karena dikhawatirkan dapat mengkontaminasi sumber-sumber air minum. Bahan lain yang juga sering digunakan adalah Rhodamine B yang merupakan zat warna organis yang juga dapat dikombinasikan dengan activated charcoal. Jenis rhodamine yang sering digunakan adalah Pyranine. Pyranine ini berbentuk bubuk kristal dan dikenal sebagai arylsulfonates yang larut dalam air dan bersifat hidrofilik, dan merupakan pH-indicator.

Metode lainnya adalah menggunakan spora dari Lycopodium clavatum. Spora ini dapat bergerak hampir secepat air. Kecepatan gerak spora ini lebih cepat daripada pergerakan fluorescein dan Rhodamine B. Diameternya sekitar 30 mikron. Kerugian dari metode ini yaitu sporanya amat kecil hingga dapat difiltrasi oleh tanah, harganya empat kali fluorescein dan dibutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkan, koleksi, dan analisisnya harus dilakukan di laboratorium.

KESIMPULAN
Kawasan karst bernilai strategis yang tinggi pada ketersediaan air di masa depan. Pemahaman hidrologi kawasan karst merupakan dasar pertimbangan bila akan dilakukan perubahan pemanfaatan lahan di daerah karst. Hal ini dapat memperkecil dampak negatif yang akan timbul terhadap lingkungan terutama pada kondisi air tanah. Setelah mengetahui hidrologi karst baik di musim kering maupun di musim hujan, dapatlah kita melakukan usaha pelacakan air karst untuk mengungkap polanya untuk memanfaatkan air karst secara baik dan benar. Pelacakan air yang biasa dilakukan adalah dengan pelacakan air yang memakai fluorescein (zat warna), activated charcoal, bahan radioaktif seperti Tritium (H3), Rhodamine WT, Pyranine, dan spora Lycopodium clavatum. Bahan-bahan pelacak air ini mempunyai kelebihan dan kekurangan baik dari biaya, preparasi, dan juga analisisnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anonymous, Zona Kawasan Karst Kabupaten Wonogiri, Kerjasama antara Bappeda Kab. Wonogiri dan Fak. Geografi UGM, 2002
2. Hanang Saniodra, Nilai Strategis Kawasan Karst di Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Publikasi Khusus    Nomor 25, Juni 2001.
3. Hendri Setiadi, Upaya perlindungan air tanah karst untuk lokasi rencana penambangan batu gamping, Departemen pertambangan dan energi Direktorat jendral Geologi dan Sumber Daya mineral, Direktorat Geologi Tata lingkungan, Bandung 1999.
4. Hendri Poloc dkk, Flydrogeology of Selected Karstt region, International Association of hydrogeologists, Volume 13, 1992.
5. Mijatovic, B.F., Hydrogeology of Dinaric Karstt, International Association of hydrogeologists, Volume 4, 1984.
6. Djaendi, Potensi Air Tanah Dan Geowisata Kawasan Karst, Workshop Nasional Kawasan Karst-Wonogiri. Direktorat Tata Lingkungan Geologi Dan Kawasan Pertambangan Direktorat Jenderal Geologi Dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral, 2004.
7. Hill, AC. Cave Minerals. National Speleological Society, 1976.
8. Jennings, JN. Karst. The MIT Press, 1971.
9. Ko, RKT. Geohidrologi Karst, Denudasi Karst, Konservasi Karst. Koleksi pribadi, 2000.
10. Moore GW, Nicholas G, dan Health DC et. al. Speleology, 1964.
11. Nasution, AI.  Karst dan Air di Masa Depan. www. karstaceh.com. Published in Entrance. April 29th, 2010
12. Sweeting, MM. Karst Landforms. Columbia University Press New York, 1973.
13. Walthem AC et.al. Gunung Sewu Cave Survey, 1982.

Pemahaman yang salah mengenai kawasan karst adalah bencana kekeringan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kenampakan di permukaan daerah karst yang menunjukkan daerah kering kerontang khususnya di Aceh diyakini merupakan salah satu alasan mengapa kawasan ini dianggap sebelah mata dan tidak layak untuk dilestarikan. Memang, kenyataan ini sesuai dengan arti istilah kast yang berarti lahan gersang dan berbatu. Banyak pihak juga menganggap kawasan ini merupakan kawasan bahan baku tambang saja. Anggapan salah tersebut semakin riskan oleh ketiadaan data yang sifatnya multisektoral dan kemiskinan masyarakat kawasan karst di Aceh. Hal ini semakin tidak layak untuk dibayangkan jika pemanasan global di rata tempat akan menghilangkan keterdapatan air yang merupakan kebutuhan fisik dan juga spiritual (berwudhu’) di Aceh.

Sebagai perbandingan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal ini Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan, sejak tahun 1995 telah melakukan kegiatan pengeboran air tanah dan penurapan mata air dalam rangka penyediaan air bersih untuk masyarakat di pedesaan dan daerah sulit air bersih. Dan kebanyakan lokasi-lokasi tersebut terletak dan merupakan daerah karst, seperti di daerah Jawa Barat selatan, Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan, Tulungagung, Tuban, sampai ke Pulau Lombok dan Pulau Timor.

FENOMENA KAWASAN KARST

Karst dan air di masa depan

Dalam nilai strategisnya pada keberadaan air, kawasan karst sangatlah unik. Dikatakan unik karena kondisi air tanah pada batuan karst sangat rumit dan khas, tidak bisa disamakan dengan kondisi air tanah pada batuan antar butir atau celahan. Pada suatu kawasan karst, batu gamping karst pada umumnya bertindak sebagai akuifer utama yang dialasi oleh batuan kedap air, sehingga semua hydrolic event seperti imbuhan, keluaran, dan aliran air tanah akan berlangsung pada batu gamping karst tersebut dengan karakter yang khas.

Air di kawasan karst bergerak melalui sistem retakan, celahan, gua, sedangkan di kawasan bukan karst gerakan air tanah mengalir melalui pori antar butir atau celahan dengan jumlah sangat kecil. Air tanah pada kawasan karst akan membentuk aliran melalui saluran, medianya akan bersifat heterogen. Aliran air tanah akan bergerak lebih cenderung bersifat turbulen atau berputar. Dengan demikian air yang mengalir melalui lorong lorong gua dapat dianggap sebagai akuifer utama yang berbentuk sungai bawah tanah sedangkan yang mengalir melalui celah atau retakan batuan sebagai cabangnya.

Sebagian kecil air tanah mengalir melalui ruang antar butir atau retakan sempit dikenal sebagai air perkolasi. Air perkolasi merupakan aliran difusi yang mengalir lambat dan bertindak sebagai cadangan untuk mengimbuh pada air tanah yang ada pada akuifer utama terutama pada musim kemarau. Air perkolasi di kawasan karst bergerak dengan kecepatan beragam tergantung dan derajat karstifikasi dan jaringan sistem percelahan yang sudah terjadi. Jaringan ini bisa terbentuk dalam daerah yang cukup luas.

Keunikan lainnya adalah pada saat musim penghujan kawasan ini mendapat imbuhan yang mengalir melalui saluran. Tampungan air ini dikenal sebagai akuifer epikarstik. Akuifer epikarstik menampung air hujan yang masuk melalui saluran, sehingga pada saat terjadi hujan lebat terjadi banjir. Jika akuifer ini tidak bisa menampung lagi air, maka akan terjadi arus balik yang menyebabkan terjadinya aliran turbulen. Aliran ini sangat penting di dalam proses pembentukan karst, karena aliran turbulen tersebut akan melarutkan batuan dan memperbesar lubang retakan batuan. Akibatnya kemampuan akuifer epikarstik dalam menampung dan mengalirkan air hujan menjadi semakin lebih besar. Pada musim kemarau, akuifer epikarsttik mengalirkan air tanah secara perkolasi ke dalam saluran utama. Pada musim kemarau panjang secara berangsur akuifer ini menghilang (menjadi kering). Terbentuknya kembali akuifer memerlukan waktu yang lama dan tidak cukup dengan hujan lebat yang jatuh seketika akan tetapi memerlukan waktu berbulan bulan.

Di bagian dalam karst terdapat akuifer yang disusun oleh jaringan celah, retakan, dan gua yang saling berhubungan. Akuifer ini membentuk subsistem tersendiri yang memiliki kecepatan aliran lambat atau cepat tergantung porositas sekunder yang ada. Keberadaan subsistem ini penting untuk menentukan sifat dan pola aliran air tanah, selain menjadi faktor penentu sistem hidrolika karst yang heterogen. Penyelidikan potensi air tanah pada batuan karst yang paling efektif dilakukan terlebih dahulu dengan mempelajari keberadaan struktur yang ada pada karst tersebut, beberapa caranya adalah analisis poto udara untuk mengetahui struktur yang ada setempat serta citra satelit untuk mengetahui kondisi regional serta dengan mempelajari gua (speleologi) yang dapat sangat membantu dalam mengetahui potensi air tanah. Dengan ilmu ini bisa mengetahui genesa gua, morfologi gua, sedimentasi dalam gua, mineral yang ada sampai ke biota yang hidup di dalam gua.

PEMAHAMAN YANG SALAH ADALAH BENCANA KEKERINGAN

Pemahaman perilaku air tanah pada suatu kawasan karst, terutama mengenai keterdapatan, penyebaran, dan pengaliran air tanah, merupakan dasar pertimbangan bila akan dilakukan perubahan pemanfaatan lahan di daerah karst, sehingga dapat memperkecil dampak negatif yang akan timbul terhadap lingkungan terutama pada kondisi air tanah. Upaya-upaya perlindungan terhadap air tanah pada karst terutama dan kegiatan penambangan batu gamping, perubahan daerah resapan, pengambilan air tanah, dan penurapan mata air.

Penambangan batu gamping sebagai bahan baku semen

Rencana penambangan pada batu gamping karst, para ahli tambang harus mengikuti batasan-batasan pertimbangan hidrogeologis dalam menilai kelayakan tambang di samping aspek teknis dan ekonomisnya, agar kelestarian pemanfaatan air tanah tetap dapat berlanjut. Meskipun kondisi hidrogeologis akan berbeda beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, namun secara umum batasan dan segi hidrogeologis untuk rencana penambangan dikemukakan seharusnya:

1. Daerah penambangan tidak berhubungan langsung dengan proses utama terdapatnya air tanah yang berkembang di daerah karst, seperti menyebabkan berkurangnya imbuhan air tanah, menyebabkan menjadi kecilnya mata air,
2. Membatasi penambangan hanya berada pada zona kering diatas zona jenuh air atau di atas zona derajat distribusi aktif porositas karst terhadap air tanah.
3. Rancang bangun penambangan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak fungsi imbuhan air tanah tidak berkurang,
4. Tidak melakukan kegiatan penambanagn path tempat tempat yang berpotensi meresapnya air hujan dan air permukaan, seperti lembah-lembah kering, gua-gua, atau rekahan rekahan utama.

Perubahan daerah resapan

Perubahan daerah resapan air tanah di wilayah karst, terutama terjadi karena dilakukannya penambangan batu gamping yang kurang memperhatikan kondisi hidrogeologi setempat, seperti telah diuraikan di atas. Rekayasa manusia lainnya di antaranya menghilangnya hutan, mendirikan bangunan yang kedap air. Kegiatan tersebut tidak hanya berimbas pada batuan kast itu sendiri akan tetapi juga di daerah sekitarnya yang bisa menambah air di daerah karst, seperti sungai yang berhulu di daerah bukan karst.

Pengambilan air tanah

Seperti diuraikan di atas air tanah pada karst penyebarannya tidak merata di semua tempat akan tetapi hanya akan dijumpai pada batu gamping yang sudah mengalami pembentukkan porositas sekunder. Oleh karenanya air tanah lebih banyak dijumpai berbentuk lorong atau bagian tertentu saja di dalam suatu wilayah. Pengambilan air tanah harus ditempatkan pada daerah yang tepat, misal jangan pada daerah imbuhan air tanah, dan memperhatikan potensi yang ada.

Penurapan mata air

Penurapan mata air pada batuan karst memerlukan teknik tersendiri, sering terjadi mata air malah menjadi menghilang. Air tanah yang mengalir melalui celahan dan pelarutan serta akuifer yang terbentuk bersifat tidak tertekan (unconfined aquifer). Terbentuk mata air akibat adanya kontak antara akufer dengan batuan dasar atau yang bisa disebut mata air kontak (contact spring). Jika pada penurapan dilakukan peninggian tempat, maka air tanah akan mengalir ke daerah lain yang mempunyai tekanan hidrostatikanya lebih kecil, sehingga bukannya air akan bertambah, malah air akan menghilang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anonymous, Zona Kawasan Karst Kabupaten Wonogiri, Kerjasama antara Bappeda Kab. Wonogiri dan Fak. Geografi UGM, 2002
2. Hanang Saniodra, Nilai Strategis Kawasan Karst di Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Publikasi Khusus Nomor 25, Juni 2001.
3. Hendri Setiadi, Upaya perlindungan air tanah karst untuk lokasi rencana penambangan batu gamping, Departemen pertambangan dan energi Direktorat jendral Geologi dan Sumber Daya mineral, Direktorat Geologi Tata lingkungan, Bandung 1999.
4. Hendri Poloc dkk, Flydrogeology of Selected Karstt region, International Association of hydrogeologists, Volume 13, 1992.
5. Mijatovic, B.F., Hydrogeology of Dinaric Karstt, International Association of hydrogeologists, Volume 4, 1984.
6. Djaendi, Potensi Air Tanah Dan Geowisata Kawasan Karst, Workshop Nasional Kawasan Karst-Wonogiri. Direktorat Tata Lingkungan Geologi Dan Kawasan Pertambangan Direktorat Jenderal Geologi Dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral, 2004.

Tim Studi Karst Aceh telah melakukan Studi Kemiskinan di 26 Desa di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah pada Bulan Februari hingga Maret 2010. Kegiatan studi ini didanai oleh Komunitas Tikar Pandan.Sebenarnya studi dilakukan untuk semua desa (27 desa) di kecamatan ini, namun dikarenakan satu desa, yaitu Desa Merie 1 tidak mengizinkan tim studi melakukan riset di desa mereka.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan akan didapatkan indeks kemiskinan desa di kecamatan ini. Adapun metode yang dilakukan adalah pemetaan GPS (GPS Survey), observasi, dan penyebaran kuisioner terhadap 50% jumlah KK di masing-masing target. Untuk kuisioner dilakukan riset non eksperimental untuk mendapatkan data-data kemiskinan yang didapatkan dari 20 variabel indeks kemiskinan.

Benarkah Pemerintah Aceh  telah mengambil langkah-langkah  untuk meletakkan kebijakan yang  berkenaan dengan pengurangan resiko bencana?.

Indeks Siaga Bencana Kecamatan Meuraksa

Dari hasil analisis bahwa secara keseluruhan Kecamatan Meuraksa dalam kondisi Siap Bencana. Ini ditunjukkan dengan rata-rata bobot indeks siap siaganya adalah: 3.09. Untuk mendapat indeks kesiapsiagaan, digunakan pembobotan nilai yang diberikan pada jawaban-jawaban yang didapat dari proses wawancara. Jawaban terbaik diberikan bobot 4 dengan pengertian Sangat Siap, bobot 3: Siap, Bobot 2: Tidak Siap, dan 1: Sangat Tidak Siap. Dari 16 desa yang ada di kecamatan ini, secara berurutan lima desa yang siaga adalah Desa Lambung (Bobot: 3.28), Desa Gampong Pie (3.23), Desa Alue Deah Teungoh (3.11), Desa Deah Baro (3.10), dan Desa Deah Geulumpang (3.098). Dari hasil analisis juga didapatkan desa yang kurang siaga adalah Desa Cot Lamkueweuh (Bobot: 2.45). Tidak ada satu desapun di dalam Kecamatan Meuraksa Kota Banda Aceh dalam keadaan sangat siaga dan tidak siaga.

Tabel. Indeks Kesiapsiagaan 16 Desa di Kecamatan Meuraksa

Hasil analisis jika digabungkan dengan kriteria yang ada, didapatkan bahwa kategori wisata menempati indeks paling rendah (Kurang Siaga: 2.31), sedangkan kategori lainnya seperti perkantoran, SMA, SMP, dan SD menunjukkan indeks yang Siaga (2.94-3.02). Ini juga menunjukkan bahwa indeks kesiapsiagaan sekolah pada jenjang pendidikan SD menunukkan indeks yang lebih baik yaitu 3.02 dari pada jenjang pendidikan lainnya termasuk jika dibandingkan dengan perkantoran (3) atau bahkan dengan kriteria wisata yang hanya mencapai 2.31. Kriteria wisata adalah pengunjung dan pengelola fasilitas wisata yang ada di wilayah penelitian. Kriteria wisata ini sangat memberikan peringatan kepada kita mengingat beberapa fasilitas wisata yang ada seperti: waterboom dan taman rekreasi tepi laut ULee Lheu rata-rata dikunjungi wisatawan domestik sebanyak 100-200 pada hari biasa, sedangkan hari-hari libur dapat mencapai angka 2000 oarang.

Tabel Indeks Kesiapsiagaan Per Kriteria di Kecamatan Meuraksa

Keterlibatan Masyarakat

Dari proses keterlibatan masyarakat, perencanaan pengelolaan bencana berbasis komunitas yang terdapat di Kecamatan Meuraksa menunjukkan nilai yang sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan tsunami yang telah dibuat tidak melibatkan masyarakat.  Dari hasil penelitian didapatkan bahwa cuma 14% saja masyarakat yang terlibat dalam perencanaan evakuasi, sedangkan yang menjawab hanya perangkat desa saja yang terlibat dalam perencanaan evakuasi sebanyak 13%. Masyarakat paling banyak menjawab (52%) bahwa hanya sekelompok orang yang telah ditunjuk saja yang mengikuti perencanaan, sedangkan yang menjawab tidak tahu sebanyak 21%.

Dari perencanaan yang diikuti oleh masyarakat, mereka menyatakan bahwa keterlibatan pada tahap uji coba evakuasi saja yang paling banyak dilibatkan (55%), malah sebesar 17% masyarakat menyatakan mengikuti perencanaan tapi tidak mengetahui apa-apa. Selanjutnya sebesar 10% menyatakan perencanaan yang diikuti adalah perencanaan disain fasilitas, perencanaan tempat dan sistem pengelolaan. Masyarakat menyatakan mengikuti perencanaan tempat dan disain fasilitas sebesar 6%, dan yang menyatakan merencanakan pengelolaan sebesar 2%.

Satu hal yang paling menarik adalah, masyarakat menyakini bahwa gempa yang berpotensi tsunami dari insting mereka. Ini dibuktikan dari sebesar 66% yang menjawab hal tersebut. Sedangkan responden lainnya menjawab mengetahui gempa yang berpotensi tsunami dari sirine yang berbunyi nantinya (25%), sebanyak 4% mengetahui dari pemberitahuan sebelumnya baik dari headlight di televisi, koran maupun radio. Ada juga masyarakat yang tidak peduli jika terjadi hal demikian (2%), hanya 3% saja yang menjawab melihat situasi dan kondisi dulu, jika banyak orang yang berlari, dia pasti akan berlari juga.

Fasilitas Gedung dan Jalur Evakuasi

Observasi dan pengambilan titik GPS dilakukan pada 28 bangunan yang diajukan oleh SDC sebagai gedung atau bangunan evakuasi. Dari 28 bangunan tersebut didapatkan bahwa 3 bangunan tidak ada di lapangan, yaitu bangunan baru yang berlokasi di Deah Baro, Gampong Pie, dan Blang Oi. Dari beberapa diskusi juga didapatkan bahwa, gedung atau fasilitas evakuasi yang telah dibangun, tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat sebenarnya tidak memahami, bahwa gedung atau fasilitas yang dirancang untuk evakuasi itu sangat dibutuhkan jika terjadi tsunami dikemudian hari. Apalagi, masyarakat tidak mengetahui berapa kapasitas per gedung evakuasi, sertifikasi kekuatannya, dan siapa pengelolanya.

Dari total daya tampung gedung evakuasi yang diajukan oleh SDC yaitu sebanyak 9150 orang jika dianalisis dengan data penduduk yang telah diproyeksikan maka akan didapatkan bahwa dibutuhkan gedung evakuasi yang lainnya. Apalagi, masyarakat memastikan bahwa yang dianggap sebagai gedung evakuasi hanya gedung Nippon KOEI yang tersebar di tiga desa dengan total daya tampungnya adalah 1500 orang.

Perencanaan Jalur Evakuasi

Survey pengukuran lebar jalan dilakukan per 25 m dalam setiap jalurnya. Dari hasil survey terhadap 18 jalan yang diajukan oleh SDC tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari sudut perencanaannya adalah tidak siaga bencana. Ini dapat dilihat dari 18 jalur yang diajukan, 10 jalur mengalami pengurangan lebar, sedangkan 8 jalur lainnya mengalami peningkatan lebar. Namun demikian, secara keseluruhan lebar jalan terkini pada jalur evakuasi yang telah diajukan oleh konsultan tersebut adalah siaga bencana yaitu 7.86 m, dimana terdapat selisih rata-rata per jalurnya adalah 1.2 m.

Zona selamat Evakuasi

SDC merekomendasikan waktu untuk mencapai gedung evakuasi adalah kurang dari 15 menit. Menurut hasil penelitian terdahulu, didapatkan bahwa rata-rata kecepatan lari orang dewasa adalah: 2.86 m/ det², remaja: 3.33 m/ det², anak-anak: 2 m/ det², serta lansia: 1.67 m/ det². Dengan data-data ini, hasil yang didapatkan untuk perkiraan wilayah sekitar (range) berapa saja yang kemungkinan dapat mencapai gedung evakuasi. Dari persamaan V=s/t didapatkan jarak sekian meter yang diperkirakan mencapai gedung evakuasi dan selamat apabila terjadi tsunami. Hasil jarak (s) yang dapat menempuh gedung evakuasi dalam 15 menit (t=900 detik) untuk kategori dewasa adalah dalam range 2.6 km dari gedung evakuasi sedangkan pada kategori remaja dapat mencapai 3 km. Untuk kategori anak-anak mencapai 1800 dari gedung evakuasi, sedangkan pada lansia hanya mencapai 1.5 km dari gedung evakuasi. Analisis GIS yang dilakukan menunjukkan bahwa gedung evakuasi diperuntukkan  kepada semua wilayah di Kecamatan Meuraksa, malah dapat juga digunakan oleh kecamatan lain bila sewaktu-waktu terjadi tsunami. Menurut hasil yang telah dibahas sebelumnya, apabila kita sandingkan dengan total penduduk yang ada di masa depan, jelas bahwa gedung evakuasi ini tidak dapat menampung korban tsunami nantinya, terlebih lagi di 30, 50, dan 100 tahun ke depan.

Kecamatan Meuraksa berdasarkan peta potensi landaan tsunami yang dikeluarkan oleh Departemen Energi Sumber Daya Mineral termasuk ke dalam potensi landaan tsunami. Zona selamat Evakuasi didapatkanlah beberapa informasi penting lainnya, seperti zona aman anak-anak, zona aman lansia, zona aman dewasa, dan zona aman remaja. Dari masing-masing zona aman ini, analisis GIS yang kami manipulasikan pada tumpang tindih informasi yang ada memunculkan informasi penting lainnya. Dalam hal ini kami munculkan informasi penting tersebut ke dalam Protokol Evakuasi Individual Kecamatan Meuraksa. Berdasarkan hasil analisis GIS yang dilakukan terhadap data-data potensi landaan tsunami dan hasil analisis zona selamat evakuasi, didapatkan zona selamat anak-anak seperti tampak pada peta protokol evakuasi. Analisis GIS juga mendapatkan analisis estimasi jumlah survivor. Jumlah survivor didapatkan dari survey jumlah rata-rata orang di dalam satu gedung yang ada, yaitu 6 orang. Berdasarkan hal ini, hasil analisis data mendapatkan informasi estimasi jumlah survivor bencana tsunami. Atribut data masing-masing zona selamat merupakan hasil interseksi zona selamat dengan rumah/ bangunan yang didapat dari dijitasi ulang google earth. Hasil tabulasi masing-masing zona dan jumlah estimasi survivor dapat dilihat pada tabel. Hasil analisis ini jika ditumpangtindihkan dengan spasial 3 unit bangunan evakuasi KOEI memberikan alternatif zona selamat yang dapat diterapkan masyarakat yang terdapat pada zona selamat untuk tidak berlari ke arah gedung evakuasi tapi ke arah zona aman seperti yang tergambar pada Peta Protokol Evakuasi Individual Kecamatan Meuraksa.

Tabel. Estimasi Survivor Per Zona Selamat

Keterangan: 1 unit rumah/ bangunan menurut BPS adalah 6 orang

Peta Protokol Evakuasi Individu Meuraksa

PKM (Proses Konsultasi Masyarakat)

Dari hasil Proses Konsultasi Masyarakat terdapat beberapa hal penting. Berdasarkan analisis kami, proses ini dibagi ke dalam  kategori, yaitu: pengetahuan (knowledge), permasalahan (problem), dan rekomendasi masyarakat (recommendation).

Pengetahuan (knowledge)

Hasil dari Proses Konsultasi Masyarakat ini tidak jauh berbeda dengan indeks kesiapsiagaan yang telah dijelaskan sebelumnya. PKM ini menunjukkan bahwa pengalaman tsunami di tahun 2004 telah memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat Kecamatan Meuraksa dan umumnya bagi para korban tsunami di Aceh. Siaga terhadap bencana dan memahami bagaimana proses tsunami terjadi adalah dua hal penting yang berkaitan langsung dengan bagaimana masyarakat menghindari secara alamiah terhadap bencana tersebut dan kemampuan masyarakat untuk dapat membedakan gempa yang berpotensi terhadap bencana tsunami dan gempa yang tidak berpotensi terhadap bencana tsunami.

Secara proses, menurut masyarakat terjadinya tsunami melalui beberapa tahapan, yaitu: 1) Gempa, 2) Jeda, 3) Pecah tanggul, dan 4) Air naik ke permukiman/ ke rumah masyarakat. Dari tsunami drill yang pernah diikuti oleh masyarakat, dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah mengetahui proses ataupun tahapan yang akan dilakukan bila terjadi gempa yang berpotensi tsunami. Adapun tahapan-tahapan terjadinya tsunami menurut masyarakat adalah: 1) Gempa, (2)  Bunyi Sirene, 3) Lari atau proses evakuasi, lalu setelah itu Air menjadi naik dan nbanyak juga teman mencegah kepergiaanya ke klub lainnya

Masyarakat juga menyadari bahwa salah satu kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh pasca tsunami 2004 dalam bidang pembangunan adalah kota siaga bencana, program ini bertujuan untuk antisipasi dini dari setiap bencana alam, khususnya tsunami di kota Banda Aceh. Tingginya korban jiwa pada saat tsunami lima tahun silam telah memberikan pelajaran berharga bahwa pembangunan kota Banda Aceh ke depan yang berbasis bencana sudah harus disiapkan untuk masa mendatang. Menurut masyarakat, pembangunan infrastruktur adalah hal pertama yang dilakukan dalam program ini. Infrastruktur ini ada yang dibangun khusus atau yang disebut evacuation building, bangunan khusus ini didesain untuk menampung masyarakat lokal dengan cakupan pedesaan (sekitar 300-400 jiwa). Dalam perencanaan bangunan ini menjadi langkah taktis untuk proses evakuasi apabila sewaktu-waktu terjadi bencana tsunami.

Mengelobrasi lingkup teknologi dan kearifan lokal merupakan kunci utama untuk membangun media evakuasi yang sistematis dan fungsional. Gedung yang terletak di tengah pemukiman penduduk tersebut juga berfungsi untuk aktivitas sosial kemasyarakatan. Sarana pendukung lain yang disediakan oleh pemerintah juga adalah penunjuk arah atau rambu-rambu yang dipasang di setiap persimpangan, tujuannya adalah agar masyarakat dapat dengan cepat dan mudah mencapai gedung tersebut. Selain membangun gedung khusus, pemerintah juga mengoptimalkan bangunan yang berkaitan langsung dengan aktifitas kemasyarakatan sebagai tempat evakuasi, misalnya mesjid, sekolah, gedung riset dan museum tsunami, penggabungan fungsi ini diharapkan efektif sebab gedung tersebut kebutuhan pokok masyarakat dalam menjalankan aktifitas sosialnya, dengan sendirinya tidak perlu pengelolaan khusus.

Permasalahan (problem)

Beberapa faktor kelemahan dalam sistim evakuasi yang ada di Kecamatan Meuraksa yaitu: Pertama, Pelibatan masyarakat lokal tidak maksimal. Pada tahapan perencanaan, masyarakat Kecamatan Meuraksa dilibatkan hanya pada proses sosialisasi program. Masyarakat diharapkan dapat mengetahui proses keseluruhan evakuasi bencana, lokasi, media, dan sebagainya. Kedua, Prediksi penggunaan fasilitas evakuasi bersifat jangka pendek. Jika dilihat dari pengalaman begitu dahsyatnya tsunami, walaupun pemerintah telah membangun evacuation building di kawasan mereka, masyarakat tidak akan lari menyelamatkan diri ke atas gedung itu. Pada dasarnya, menurut masyarakat pemerintah membangun evacuation building di kecamatan ini agar jika musibah tsunami terjadi lagi di suatu waktu nanti, masyarakat telah memiliki sebuah tempat untuk menyelamatkan dirinya.

Pada kenyataannya, masyarakat setempat tidak pernah meminta pada pemerintah untuk membangun evacuation building di daerah itu, dan masyarakat juga tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunannya. Apalagi, struktur disain dan alur evakuasi di fasilitas ini, masyarakat pesimis bahwa gedung ini akan bermanfaat nantinya jika ada tsunami datang, karena masyarakat untuk dapat mencapai tempat tertinggi di evacuation building, harus berlari dan naik secara melingkar, dimana arahnya menuju arah gelombang yang datang.

Pada dasarnya, naluri dasar masyarakat sudah sangat paham untuk dapat menyelamatkan diri sendiri jika ada musibah yang datang, mereka tidak membutuhkan evacuation building. Persoalan yang timbul sekarang adalah pada bangunan evacuation building yang telah berdiri, dan telah menghabiskan biaya yang mahal dan besar dengan masa manfaat yang singkat serta hanya memberikan sedikit  manfaat bagi masyarakat. Pengalaman musibah tsunami di Jepang telah membuat pemerintah Jepang memasukkan semua unsur tsunami ke berbagai sudut, seperti pendidikan, tata ruang, dan lain sebagainya, dimana masyarakat Jepang jika terjadi sesuatu mereka sudah siap untuk menghadapi dan memiliki ilmu dan pengalaman.

Rencana evakuasi yang dirancang ini hanya sampai tahun 2010, dan seharusnya ada perencanaan kembali, harapannya adalah pada perencanaan lanjutan harus adanya pelibatan masyarakat secara penuh, sehingga niat untuk mereduksi jumlah korban jika terjadi bencana di wilayah itu akan lebih banyak. Pemerintah membutuhkan ekplorasi aspirasi atau rekomendasi dari masyarakat. Kami melihat bahwa ada masalah di penanganan bencana di Aceh ini, di mana tata ruang tidak mendukung untuk penanganan bencana, dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan sekitarnya sangat minim. Masalah yang lain juga, seperti di Desa Lampaseh tidak diberikan arahan untuk lari dari bencana tsunami, akan tetapi di desa lain memiliki tanda. Kenyataannya adalah adanya evacuation building adalah hal yang membuang-buang uang, karena masyarakat tetap akan lebih memilih untuk menggunakan kendarannya dan lari ke tempat yang lebih tinggi misalnya Jantho, jika terjadi bencana. Mengenai pengelolaan gedung juga belum jelas, dimana sarana penerangan di malam hari juga belum baik.

Faktor yang paling penting dalam evakuasi ini, menurut masyarakat adalah jalan, dimana jalan tidak harus disekat, dan lebih lanjut masayarakat menyatakan bahwa untuk Kecamatan Meuraksa dibutuhkan jalan dua jalur, dimana salah satu jalurnya dikhususkan untuk evakuasi tsunami. Desa Ulee Lheu menurut masyarakat, tidaklah pantas dijadikan tempat evakuasi, karena semakin padatnya jumlah penduduk. Menurut masyarakat, evakuasi untuk kawasan Desa Ulee Lheu lebih baik diarahkan ke daerah yang lebih tinggi (gunung), dan pemerintah harus membuat jalur untuk akses ke tempat yang lebih tinggi.

Dari peta fasilitas evakuasi yang diajukan oleh SDC, lokasi bangunan/ evacuation building untuk masyarakat berlindung dari tsunami secara umum tidak sesuai dengan keinginan masyarakat untuk selamat dari tsunami. Tidak sesuai dalam persepsi masyarakat ini adalah tidak bersifat menyelamatkan jiwa atau riskan. Beberapa faktor ketidaksesuaian tersebut menurut hasil PKM adalah: Jarak tempuh bangunan yang sangat jauh, kapasitas bangunan  yang sedikit/ kecil, serta bangunan yang ada searah menuju bibir pantai.

Tabel. Kesesuaian Lokasi evacuation building dengan pengetahuan masyarakat

Dari hasil analisa peta partisipatif yang dilakukan, Desa Ulee Lheu menginginkan jalur evakuasi yang aman menurut mereka adalah dari kawasan desa mereka (berkumpul di mesjid Ulee Lheu) lalu berlari secara garis lurus melewati Desa Cot Lamkueweuh dan Gampong  Lamjabat untuk mencapai Gampong Surien. Ini mereka pandang lebih aman daripada berlari menyusuri pantai untuk menuju fasilitas evakuasi yang diajukan yaitu taman rekreasi, Mesjid Ulee Lheu, dan gedung TDMRC. Demikian juga dengan Desa Gampong Pie yang menginginkan jalur evakuasinya menuju Desa Lambung, sementara itu untuk kawasan Lambung, menginginkan sebagiannya berlari ke arah Blang Oi. Untuk Lampaseh Aceh, masyarakat merasa aman dengan membagi tiga jalur evakuasi, yaitu sebagian ke arah Alue Deah Teungoh, sebagian ke arah Mesjid Raya, dan sebagiannya lagi menuju ke fasilitas evakuasi yang seharusnya ada di antara perbatasan gampong mereka dengan Punge Ujong  dan Punge Jurong.

Mereka memikirkan, bahwa bila fasilitas ini ada tentu juga sangat berguna untuk kedua gampong tetangga mereka tersebut. Ini juga mendapat respon yang positif dari Desa Punge Ujong yang salah satu jalur evakuasinya  menginginkan hal yang sama dengan yang diinginkan Lampaseh Aceh untuk membangun fasilitas evakuasi yang dapat digunakan oleh ketiga desa ini. Jalur lainnya, Punge Jurong menginginkan masyarakat jika terjadi tsunami untuk berlari ke arah Desa Punge Blang Cut.

Dari hasil PKM, didapatkan peta inundation tsunami yang dibuat oleh SDC dan BRR secara umum sangat berbeda dengan pengalaman masyarakat yang merupakan korban tsunami. Dari kajian teknis SDC dan BRR, Kecamatan Meuraksa dilanda gelombang tsunami dikelompokkan dalam empat ketinggian genangan, yaitu setinggi 0.05 m- 1 m, setinggi 1-3m, setinggi 3-6 m, dan setinggi 6-9 m. Dari peta tersebut daerah Ulee Lheu, sebagian Deah Baro merupakan daerah yang paling tinggi genangan tsunaminya, sedangkan daerah yang paling rendah adalah Punge Jurong, Punge Ujong, sebagian Gampong Baro, sebagian Lampaseh Aceh, dan sebagian Surien.  Beberapa desa lagi mengalami genangan yang sedang yaitu sekitar 3-6 m.

Sementara versi masyarakat menyatakan bahwa daerah Ulee Lheu mencapai 9-12 m dan Deah Baro mencapai 12-15 m. Versi masyarakat untuk daerah yang paling rendah genangan tsunaminya adalah Desa Surien yaitu setinggi 3-6 m. Spasial (keruangan) yang disampaikan dalam peta yang di buat oleh BRR dan SDC ini tidak benar jika kita lihat bersama dan seksama. Masyarakat menyalahkan peta genangan tersebut dengan memberikan salah satu contoh nyata yaitu keberadaan kapal PLTD Apung yang dapat mencapai kawasan Punge. Ini adalah bukti bahwa informasi yang disajikan oleh BRR dan pihak terkait tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada. Hasil selengkapnya peta partisipatif  genangan tsunami dan perbandingannya dengan peta banjir tsunami yang dikeluarkan oleh SDC dan BRR ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Rekomendasi Masyarakat

Dari hasil PKM ini didapatkan bahwa proses dan metode evakuasi bencana tsunami yang diterapkan oleh pemerintah tidak bersifat jangka panjang dan terbatas pada pengutamaan infrastruktur. Menurut masyarakat, gedung evakuasi tersebut diprediksikan tidak mempu menampung penduduk yang jumlahnya semakin bertambah dari waktu ke waktu. Penempatan lokasi yag tidak strategis menjadi persoalan selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan lokasi bangunan yang tidak jauh dari garis pantai dan jalur yang rumit untuk menuju lokasi bangunan evakuasi tersebut.

Pengalaman simulasi tsunami yang dilakukan oleh pemda dapat disimpulkan bahwa arah evakuasi justru menuju ke arah gelombang. Hal in berbanding terbalik dengan insting ataupun feeling setiap orang bahwa menjauhi gelombang adalah keniscayaan menyelamatkan diri. Kondisi seperti ini terjadi karena minimnya partisipasi masyarakat dalam program penyelamatan/evakuasi korban bencana tsunami yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada tahapan perencanaan masyarakat hanya terbatas pada proses sosialisasi. Sementara pada tahapan pelaksanaan atau pengelolaan tidak ada pihak yang jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap bangunan tersebut atau media evakuasi lainnya. Seharusnya, pemerintah harus memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat setempat dan menggabungkan/menyatukan fungsi evakuasi dengan fungsi sosial lainnya. Sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat dari keberadaan bangunan tersebut.

Beberapa poin penting lainnya yang direkomendasikan oleh peserta PKM adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan sistem alarm dini. Menurut masyarakat jika mereka mempunyai peringatan bencana yang lebih dini, maka kita tidak akan membutuhkan gedung evakuasi dikarenakan dengan adanya sirine masyarakat dapat lari lebih jauh untuk menyelamatkan diri dari bencana.
2. Sekolah-sekolah agar memasukkan kurikulum akan pemahaman tentang tsunami dan penyelamatan diri agar mereka tidak buta akan evakuasi
3. Proses/ kegiatan sosialiasi bencana kepada masyarakat harus berkesinambungan
4. Jalan yang singkat dan lurus dan dengan ukuran yang cukup untuk menuju tempat evakuasi
5. Tersedianya sarana transportasi/ angkutan massal yang baik untuk proses evakuasi

KESIMPULAN

Kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat Kecamatan Meuraksa yang siaga bencana tidak didukung oleh perencanaan evakuasi yang tidak partisipatif, sistim pengelolaan yang tidak siaga bencana, dan terdapat perbedaan antara realisasi perencanaan yang tidak partisipatif tersebut dengan. pendapat dan kebutuhan masyarakat, serta kenyataan di lapangan pada saat ini.

Masyarakat hanya dilibatkan dalam proses sosialisasi saja, tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasannya. Menurut masyarakat, Jarak tempuh bangunan evakuasi sangat jauh, kapasitas bangunan  yang sedikit/ kecil, serta bangunan yang ada searah menuju bibir pantai.

Desa siaga bencana di Kecamatan Meuraksa adalah Desa Lambung, Desa Gampong Pie, Desa Alue Deah Teungoh, Desa Deah Baro, dan Desa Deah Geulumpang, sedangkan desa yang kurang siaga adalah Desa Cot Lamkueweuh. Pengunjung dan pengelola wisata mempunyai indeks Kurang Siaga, sedangkan perkantoran, SMA, SMP, dan SD menunjukkan indeks Siaga. Indeks kesiapsiagaan sekolah pada jenjang pendidikan SD menunjukkan indeks yang lebih baik dari pada jenjang SMP, SMA, termasuk jika dibandingkan dengan perkantoran

LATAR BELAKANG

Selama tiga atau empat tahun terakhir, baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Aceh  telah mengambil langkah-langkah yang sangat penting untuk meletakkan kebijakan-kebijakan yang diperlukan berkenaan dengan pengurangan risiko bencana. Beberapa kebijakan tersebut dirancang untuk mempromosikan upaya-upaya untuk membuat pengurangan risiko bencana menjadi bagian yang normal dalam proses pembangunan yang dapat diselenggarakan dalam fungsi-fungsi inti pemerintah serta kemitraan masyarakat dan swastanya di semua tingkatan. Inisiasi ini bertujuan mulya dengan mengkhususkan pada komunitas-komunitas lokal di mana tindakan-tindakan yang paling efektif dapat dilakukan untuk mengurangi kerentanan fisik, ekonomi dan social terhadap bencana.

Kebijakan lainnya adalah membentuk dan membangun kapasitas Pusat Riset Mitigasi Tsunami dan Bencana (TDMRC) yang didirikan di Universitas Syiah Kuala untuk memampukannya menyediakan informasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) berbasis ilmiah, jasa pengetahuan, bantuan teknis yang dibutuhkan oleh masyarakat dan instansi-instansi pemerintah lokal Aceh. Sejak pendiriannya, pusat riset ini telah menyelenggarakan banyak pertemuan yang menghadirkan peserta tingkat atas baik nasional maupun internasional di Banda Aceh.

Konsultan asing seperti Sea Defence Consultans (SDC) juga telah melakukan penelitian perencanaan dan analisis bencana tsunami dibeberapa tempat yang memproyeksikannya hingga tahun 2010. Pada dasarnya kajian ilmiah yang diseminarkan dalam pertemuan internasional, pelatihan peningkatan kapasitas, analisis perencanaan yang dilaksanakan masih perlu untuk disempurnakan, karena masih minimnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam meninjau dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kunci untuk dimasukkan ke dalam rencana-rencana strategis Pengurangan Risiko Bencana. Apalagi, SDC hanya memproyeksikannya hingga tahun ini (2010). Hal ini perlu dipertimbangkan dan harus disikapi secara kritis, mengingat ancaman bencana tsunami ini adalah bencana yang akan terus mengintai hingga 100 tahun ke depan.

Berkaitan dengan permasalahan ini, perlu dilakukan sebuah perencanaan pengelolaan resiko bencana yang mengikutsertakan masyarakat sebagai pelaku aktifnya, baik dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan analisisnya. Di samping itu, perlu juga dilakukan telaah persepsi masyarakat pada penelitian, analisis, dan implementasi Pengurangan Risiko Bencana yang telah dilakukan oleh beberapa stakeholder pengelolaan resiko bencana. Oleh karena itu, kami KARST ACEH akan melakukan penelitian Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Komunitas yang kami fokuskan di beberapa gampong yang paling parah terkena imbas tsunami. 16 Gampong Kecamatan Meuraksa Kota Banda Aceh.

TUJUAN PENELITIAN

1. Perencanaan pengelolaan resiko bencana yang mengikutsertakan masyarakat sebagai pelaku aktifnya, baik dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan analisisnya.
2. Telaah persepsi masyarakat pada penelitian, analisis, dan implementasi Pengurangan Risiko Bencana yang telah dilakukan oleh beberapa stakeholder pengelolaan resiko bencana.

TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian dilakukan  di 16 Gampong di Kecamatan Meuraksa Banda Aceh tanggal 1 Jan s.d 15 Feb 2009.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Sampel

Sampel penelitian adalah purpose sampling yang berkaitan dengan gampong, perencanaan tsunami (early warning system, zoning, escape building, escape road, evacuation building)

Metode

Proses Konsultasi Masyarakat (PKM)

Sebuah proses konsultasi dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk mendapatkan persepsi masyarakat mengenai perencanaan tsunami yang pernah ada, mengidentifikasi permasalahan, menganalisis, dan membuat perencanaan Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Komunitas.

Wawancara

Melakukan wawancara semi terstruktur dengan sampel penelitian.

Observasi

Melakukan dan mendokumentasikan fasilitas sarana pengelolaan resiko bencana yang telah dilakukan.

GPS

Melakukan pengambilan titik koordinat fasilitas sarana pengelolaan resiko bencana yang telah dilakukan.

ANALISIS HASIL

Hasil yang tersimpan dalam sebuah sistem pangkalan data (database) akan dianalisis dengan perangkat lunak Microsoft Excel dan ArcGIS