LATAR BELAKANG

Selama tiga atau empat tahun terakhir, baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Aceh  telah mengambil langkah-langkah yang sangat penting untuk meletakkan kebijakan-kebijakan yang diperlukan berkenaan dengan pengurangan risiko bencana. Beberapa kebijakan tersebut dirancang untuk mempromosikan upaya-upaya untuk membuat pengurangan risiko bencana menjadi bagian yang normal dalam proses pembangunan yang dapat diselenggarakan dalam fungsi-fungsi inti pemerintah serta kemitraan masyarakat dan swastanya di semua tingkatan. Inisiasi ini bertujuan mulya dengan mengkhususkan pada komunitas-komunitas lokal di mana tindakan-tindakan yang paling efektif dapat dilakukan untuk mengurangi kerentanan fisik, ekonomi dan social terhadap bencana.

Kebijakan lainnya adalah membentuk dan membangun kapasitas Pusat Riset Mitigasi Tsunami dan Bencana (TDMRC) yang didirikan di Universitas Syiah Kuala untuk memampukannya menyediakan informasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) berbasis ilmiah, jasa pengetahuan, bantuan teknis yang dibutuhkan oleh masyarakat dan instansi-instansi pemerintah lokal Aceh. Sejak pendiriannya, pusat riset ini telah menyelenggarakan banyak pertemuan yang menghadirkan peserta tingkat atas baik nasional maupun internasional di Banda Aceh.

Konsultan asing seperti Sea Defence Consultans (SDC) juga telah melakukan penelitian perencanaan dan analisis bencana tsunami dibeberapa tempat yang memproyeksikannya hingga tahun 2010. Pada dasarnya kajian ilmiah yang diseminarkan dalam pertemuan internasional, pelatihan peningkatan kapasitas, analisis perencanaan yang dilaksanakan masih perlu untuk disempurnakan, karena masih minimnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam meninjau dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kunci untuk dimasukkan ke dalam rencana-rencana strategis Pengurangan Risiko Bencana. Apalagi, SDC hanya memproyeksikannya hingga tahun ini (2010). Hal ini perlu dipertimbangkan dan harus disikapi secara kritis, mengingat ancaman bencana tsunami ini adalah bencana yang akan terus mengintai hingga 100 tahun ke depan.

Berkaitan dengan permasalahan ini, perlu dilakukan sebuah perencanaan pengelolaan resiko bencana yang mengikutsertakan masyarakat sebagai pelaku aktifnya, baik dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan analisisnya. Di samping itu, perlu juga dilakukan telaah persepsi masyarakat pada penelitian, analisis, dan implementasi Pengurangan Risiko Bencana yang telah dilakukan oleh beberapa stakeholder pengelolaan resiko bencana. Oleh karena itu, kami KARST ACEH akan melakukan penelitian Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Komunitas yang kami fokuskan di beberapa gampong yang paling parah terkena imbas tsunami. 16 Gampong Kecamatan Meuraksa Kota Banda Aceh.

TUJUAN PENELITIAN

1. Perencanaan pengelolaan resiko bencana yang mengikutsertakan masyarakat sebagai pelaku aktifnya, baik dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan analisisnya.
2. Telaah persepsi masyarakat pada penelitian, analisis, dan implementasi Pengurangan Risiko Bencana yang telah dilakukan oleh beberapa stakeholder pengelolaan resiko bencana.

TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian dilakukan  di 16 Gampong di Kecamatan Meuraksa Banda Aceh tanggal 1 Jan s.d 15 Feb 2009.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Sampel

Sampel penelitian adalah purpose sampling yang berkaitan dengan gampong, perencanaan tsunami (early warning system, zoning, escape building, escape road, evacuation building)

Metode

Proses Konsultasi Masyarakat (PKM)

Sebuah proses konsultasi dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk mendapatkan persepsi masyarakat mengenai perencanaan tsunami yang pernah ada, mengidentifikasi permasalahan, menganalisis, dan membuat perencanaan Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Komunitas.

Wawancara

Melakukan wawancara semi terstruktur dengan sampel penelitian.

Observasi

Melakukan dan mendokumentasikan fasilitas sarana pengelolaan resiko bencana yang telah dilakukan.

GPS

Melakukan pengambilan titik koordinat fasilitas sarana pengelolaan resiko bencana yang telah dilakukan.

ANALISIS HASIL

Hasil yang tersimpan dalam sebuah sistem pangkalan data (database) akan dianalisis dengan perangkat lunak Microsoft Excel dan ArcGIS

Himpunan Kegiatan Speleologi Indonesia (HIKESPI) Komisariat Aceh bekerja sama dengan Mapala Leuser Unsyiah melaksanakan Kursus Dasar dan Lanjutan (KDKL) Penelusur Gua. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 21 November 2009 di Kawasan Karst Mata Ie Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Peserta kursus diikuti oleh 12 orang peserta dari berbagai organisasi kepencintalaman di Aceh.

HIKESPI Komisariat Daerah Aceh untuk Aceh Abdillah Imron Nasution menyatakan bahwa KDKL ini merupakan agenda tahunan HIKESPI  dan telah dua kali diselenggarakan di Aceh. KDKL  bertujuan mentransformasikan pengetahuan ilmiah speleologi dalam minat dan karakter kepencintalaman di Aceh. Adapun materi dibagi dalam materi ruang dan materi lapangan. Materi terdiri dari introduksi speleologi, pengenalan alat caving, tali-temali, penelusuran dan pemetaan gua, serta Cave Rescue. Semua materi disampaikan oleh instruktur Caving HIKESPI dan dibantu oleh adik-adik dari Mapala Leuser Unsyiah .

Ada satu artikel yang buat saya menarik untuk dikritisi dalam salah satu blog yang ditulis oleh EFFNU SUBIYANTO seorang MAHASISWA MAGISTER MANAGEMEN UGM dan PESERTA ISKF I di Yogyakarta, dan tulisannya juga terbit dalam majalah GAPURA pada tanggal 2 September 2008.

Artikel ini sangat perlu dikritisi agar ada “counter opinion” terhadap beberapa pernyataan dalam artikel tersebut.

Dari tinjauan judul saja yaitu “Karst bukan bahan Baku Semen” sudah terkesan adanya satu tujuan untuk sebuah pembenaran bagi aktivitas penambangan di kawasan karst. Definisi Karst sendiri menurut salah satu kamus online adalah “An area of irregular limestone in which erosion has produced fissures, sinkholes, underground streams, and caverns.” Dimana satu kawasan yang menunjukakn ciri-ciri seperti difinisi tersebut layak disebut sebagai karst yaitu adanya proses beberapa sistem perguaan, aliran sungai bawa tanah dan luweng. Nah, di Indonesia mayoritas semua penambangan batu gamping untuk semen di sekitar lokasi penambangan terdapat fenomena yang dapat dikategorikan sebagai karst. Salah satu penambangan di Tuban pun ada di dalam kawasan Karst karena sekitar 500 m dari kawansan penambangan terdapat gua yang dihuni ribuan kelelawar dan ada juga sistem sungai bawah tanah yang penting untuk ketersediaan air. Lantas dimana benarnya Karst bukan bahan baku Semen…, buat saya judul ini adalah sebuah pembelokan atau malah bisa dikatakan penyesatan. Mari kita baca lagi buku-buku tentang arti dan definisi karst dan aspek-aspeknya.

Kalau penambangan dilakukan berdasarkan ketentuan Kepmen ESDM perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam baik dari sisi aspek SURFACE maupun UNDERGROUND. Nah dalam kepmen tersebut saja sudah ditentukan KLASIFIKASI KARST, yang ada Karst Kelas 1, 2 dan 3. Penambangan boleh di Karst Kelas 3 dan Karst Kelas 2 dengan AMDAL dll. Lantas, mengapa perlu dibuat klasifikasi KARST, kan untuk tujuan PENGELOLAAN Penambangan untuk bahan baku semen. Terus … kalau Karst bukan bahan baku semen, terus bahan baku semen ambil dari mana, mungkin tiu pertanyaan yang perlu di jawab oleh penulis.

Jadi dari sisi judul saja sebenarnya ada yang kurang pas namun, apapun itu Judul adalah hak prerogratif penulis sesuai dengan apa tujuan penulis.

Ada hal yang masih perlu ditinjau lagi seperti yang terkutip di bawah ini :

“Disinilah kekurangan para peneliti ISKF karena tidak memberikan rekomendasi alternatif dua arah secara berimbang dari sudut pandang peneliti dan kalangan bisnis sehingga mengurangi bobot penelitian. ”

Sebenarnya, sebuah bobot penelitian tidak hanya ditinjau dari apakah sebuah penelitian tidak berbobot karena tidak bisa menyelesaikan atau memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang ada. Penelitian adalah sebuah proses dimana setiap peneliti ingin mencapai sesuatu yang buat peneliti penting untuk dijawab, sementara peneliti belum menitik beratkan pada permasalah lain yang muncul.

Terkadang banyak orang menuntut sebuah penelitian harus bisa menyelesaikan pernmasalahan bangsa, baik itu ketahanan pangan, energi terbarukan maupun aspek ekonomi kemasyrakatan bahkan konservasi dan pemanfaatan.

Padahal perkembangan ilmu Karst di Indonesia baru seumur jagung, kalau para penelitinya sudah dituntut unttuk bisa menyelesaikan bagaimana permasalahan antara konservasi dan pemanfaatan, sementara kita belum tahu apa-apa tentang karst dan seluk beluknya. Hal ini dikhawatirkan akan terjadin MISLEADING dalam menjawab pertnyaan karena menimnya data.

Sekiranya peneliti bisa menjawab bagaimana konservasi dan pemnafaatan bisa berjalan selaras, mungkinkah sektor bisnis bisa melakukan seperti yang diamanatkan oleh hasil PENELITIAN.

Sebagai contoh, dari sisi biologi suatu kawasan karst terdapat beberapa gua dengan populasi kelelawar, sebagai data dasar, sebelum dilakukan aktivitas di kawasan tsb dilakukan AMDAL untuk mengetahui seberapa besar populasi kelelawar dan hewan renik lainya di gua A.

Hasil AMDAL otomatis menjadi data dasar sebagai acuan belum adanya dampak, dari sini muncul rekomendasi untuk RKL/RPL, salah satunya melakukan pemantauan populasi kelelawar dan hewan renik lainnya di gua A sepanjang tahun sebanyak dua kali perbedaan musim.

NAh, apakah pelaku bisnis penambangan semen sudah melakukan ini ????

APakah pelaku pertambangan di Tuban sudah mempunyai data jenis kelelawar dan besaran populasinya tiap jenis dan bagaimana kecenderungannya sejak AMDAL sampai sekarang ….

kalau hal ini bisa dijawab oleh pelaku bisnis pertambangan gamping, para peneliti bisa membantu untuk bagaimana bisa ECO-FRIENDLy. Tapi kalau belum bisa menjawab pertanyaan itu, lebih baik introspeksi dan mengkoreksi apakah dulu AMDAL-nya benar atau memang hanya sekedar formalitas.

Kalau memang belum ada data, tentang biologi maupun aspek lain yang bisa dijadikan BASE LINE STUDY, lebih baik meninjau kembali rencana untuk membangun di kawasan baru.

Kalau aspek biologi tidak menjadi aspek yang penting, berarti aspek KESEIMBANGAN EKOLOGI telah diabaikan hanya untuk kepentingan ekonomi sesaat.

Kalau ditanya, apa pentingnya BIOLOGI. mari kita bertanya bagaimana kita bisa makan duren, bagaimana kita makan nasi, bagaimana mangrove sepanjang pantai utara jawa bisa bertahan, siapa yang menyebarkan biji hingga ke puncak gunung, siap yang memangsa ngengat dan nyamuk di malam hari,

jangan hanya bertanya berapa uang yang akan kita peroleh dengan peduli aspek biologi.

Hitung saja, berapa uang harus disiapkan untuk membeli pestisida untuk membasmi 200.000 ekor ngengat, berapa uang diperlukan untuk membayar orang menyerbuki bunga DLONGOP agar kita bisa makan duren …, berapa uang harus disiapkan untuk bayar orang nanam pohon di puncak gunung….,

Oleh: Cahyo Rahmadi/ http://cavernicoles.wordpress.com/2008/11/24/komentar-atas-artikel-karst-bukan-bahan-baku-semen/

Komite Masyarakat Bersatu Lhoknga-Leupung (KMB Lhoknga Leupung) mendesak Penutupan PT. Semen Andalas Indonesia

Banda Aceh, 01 Desember 2009–Komite Masyarakat Bersatu Lhoknga-Leupung (KMB Lhoknga Leupung) mendesak Penutupan PT. Semen Andalas Indonesia (PT. SAI/ lafarge) yang beroperasi di 34 Desa, tepatnya berada di dua Kecamatan, yaitu Lhoknga dan Leupung, Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Hal ini diungkap M. Yulfan, SH selaku Juru bicara KMB Lhoknga-Leupung di Banda Aceh dalam Konfrensi Pers mengenai Kasus PT. SAI/Lafarge (30-11-2009). Lebih lanjut kata Yulfan. “Penutupan PT. SAI dianggap penting, karena telah melakukan pelanggaran HAM sejak awal operasinya di tahun 1982 sampai dengan sekarang.” Ujarnya,

Dalam aspek lingkungan, “PT. SAI/Lafarge berkontribusi terhadap Kerusakan ekosistem dan keragaman hayati, termasuk diantaranya Kawasan Karst Lhoknga seluas 700 Ha yang juga merupakan kawasan ekosistem Ulu Masen dan merusak daerah tangkapan air. Akibatnya, bisa dilihat dari banjir yang terjadi di Gua Pucuk Krueng pada setiap musim penghujan. Selama beroprasinya PT. SAI/Lafarge, pencemaran udara terus menerus terjadi, salah satu yang dirasakan adalah minimnya jarak pandang pengguna kendaraan yang melintas di pagi atau malam hari sepanjang ruas jalan Banda Aceh-Meulaboh dari titik Jembatan Krueng Raba Kecamatan Lhoknga. Bukti lainnya, PT. SAI juga diduga, menjadi penyebab tingginya angka penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) dan TBC,” ungkap Yulfan kepada Media di Banda Aceh.

Fakta tersebut juga terungkap dalam hasil penelitian terpisah lembaga peneliti Karst Aceh dan WWF Indonesia – yang juga konsultan Lafarge untuk lingkungan. Hasil penelitian disampaikan pada 7 Agustus 2008 di banda Aceh. Kami mendesak WWF Aceh mempublikasikan hasil penelitian tersebut, sebab publik berhak mengetahui informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak tadi.

Sepak terjang PT. SAI/Lafarge ini sungguh bertentangan dengan promosi citra hijau (greenwash) mereka sebagai Climate Saver, atau penyelamat iklim, yang akan mereka kampanyekan di pertemuan Cop 15, Copenhagen desember 2009. Apalagi tahun depan, mereka akan meningkatkan produksinya hingga 1,8 juta ton dan membangun PLTU batubara sebagai energi utamanya.

Dalam aspek ekonomi. PT. SAI/lafarge dianggap memberi kontribusi bagi proses pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, “fakta itu sama sekali tidak benar,” bantah Yulfan. Menurut Yulfan, dari produksi PT. SAI sebesar 1,8 juta ton/ tahun, nyatanya hanya 25 ribu ton yang dipasok untuk Aceh. Itulah mengapa, terjadi krisis semen di Aceh saat ini. Seperti penjelasan PT. SAI sebelumnya melalui beberapa media di Aceh, menginformasikan bahwa pasokan semen untuk Aceh sebesar 20% dari total produksi. Artinya, alokasi semen untuk kebutuhan lokal adalah 360 ribu ton, ini berarti hanya 2% saja. Selain tidak sepenuhnya terpenuhi juga menjelaskan bahwa keberadaan PT. SAI tidak untuk rakyat Aceh tapi jelas untuk kepentingan asing.

Diluar itu, “Kehadiran PT. SAI turut berkontribusi terhadap praktek penyelenggaraan bisnis yang tidak sehat (Good Corporate Governance) di Aceh, dimana industri hilir (pengangkutan) dikuasai oleh Perusahaan dengan melibatkan beberapa unsur pejabat publik. Lagipula lanjut Yulfan, ini memberi contoh persaingan yang tidak sehat dalam Bisnis, karena fungsi-fungsi pejabat negara bukan hanya mengurus berjalannya pemerintahan, akan tetapi lebih jauh dari itu, yakni mengurusi persoalan bisnis local. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip tata pemerintahan yang baik, khususnya prinsip akuntabilitas.

kontak Yulfan
Telpon/ Fax: +62 651 31776
HP: +62813 6025 8187 / Email: yulfan_marpi@yahoo.com

Karst Aceh bekerja sama dengan UNDP-MDF dan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya melakukan  Studi Waste Management di Nagan Raya. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Departemen Environmental Health. Beberapa waktu yang lalu website ini telah menghadirkan sebuah artikel Semen Dari Sampah (see entrance page) yang mendapat sambutan hangat dari beberapa pihak. Ini merupakan jawaban Karst Aceh mengapa beberapa kerja sama yang dilakukan seperti dengan ESP-USAID dan terakhir dengan UNDP-MDFdengan fokusnya adalah masalah sampah. Pada intinya, Karst Aceh tetap komit untuk menyelamatkan  kawasan karst, dan salah satunya mewujudkan pembuatan semen yang kita harapkan tidak lagi menggunakan sumber daya karst.

Berikut merupakan ringkasan/ summary dari kegiatan tersebut.

Studi Pengumpulan Data Dasar Kegiatan Persampahan dan Apresiasi Masyarakat Terhadap Program Pengelolaan Sampah Serta Mekanisme Pengutipan Biaya Retribusi Sampah Di Kabupaten Nagan Raya

Summary

Perkembangan waktu dan pertambahan penduduk berhubungan erat dengan jumlah timbulan sampah dan ketersediaan lahan yang ada. Ini membutuhkan kinerja sistem pengelolaan sampah yang berorientasi pada nilai-nilai estetika lingkungan, perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan pencemaran lingkungan, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan nilai sosial budaya masyarakat. Tujuan mendeskripsikan profil dan dinamika manajemen persampahan pada 37 Desa di Kabupaten Nagan Raya saat ini dan di tahun 2014. Materi dan Metode: studi korelatif dengan menggunakan kuisioner, observasi, dan survey GPS. Analisis menggunakan Microsoft Excel dan ArcGIS. Hasil: Desa Ujong Fatihah menempati jumlah penduduk yang paling banyak di tahun 2014 dan Desa Kabu Baroh Kecamatan Seunagan Timur menempati jumlah penduduk yang paling sedikit. Desa terpadat di tahun 2014 adalah Desa Jeuram (5620 jiwa per km2) dan yang tidak terpadat adalah Desa Blang Seumot 1 jiwa per km2. Desa Keude Seumot Kecamatan Beutong di tahun 2014 dapat mengalami peningkatan kepadatan penduduk sebesar 219%. Fasilitas persampahan yang paling sering digunakan di wilayah studi adalah tong sampah (89.91%) dan masyarakat (45.68%) familiar dan menyenangi pelayanan sampah dengan sistem door to door (dari pintu ke pintu). Rata-rata jarak terdekat ke fasilitas sampah adalah 51 m dan yang terjauh adalah 2.7 km. Profil sampah di wilayah studi adalah 59 % sampah organik, 16 % kertas, 1 % kaleng, dan 23% plastik. Persentase ini dapat dijadikan acuan untuk program pengelolaan sampah di Nagan Raya di masa yang akan datang. Desa Blang Panyang paling banyak menghasilkan jenis sampah organik. Desa Kabu Baroh paling banyak menghasilkan jenis sampah kertas, Jenis sampah kaleng paling banyak dihasilkan oleh Desa Kabu Blang Sapek, sampah besi dan gelas oleh Desa Kuta Baro Jeuram, serta jenis plastik oleh Desa Ujong Fatihah. Peristiwa yang biasa menimbulkan sampah secara signifikan, yaitu peringatan hari besar agama. Sebanyak 67.57 % masyarakat di wilayah studi mengatakan bahwa kurangnya fasilitas sampah merupakan hambatan utama dalam penanganan sampah di wilayah studi. Jumlah timbulan sampah pada area yang sedang dilayani adalah 24550 jiwa dan estimasi populasi komersial sebesar 1776 jiwa dengan jumlah timbulan sampah per harinya adalah 61465 liter atau 61 m3. Persentase pelayanan terhadap 999 populasi yang aktual terlayani di wilayah studi (serviced coverage) sebesar 4% dengan nilai serviced coverage dari yang terbesar hingga terendah masing-masing adalah Rute 5 (72%), Rute 7 (37%), Rute 6 (35%),Rute 4 (9%),  Rute 3 (8%), Rute 2 (5%), dan Rute 1 (1%). Terhadap 999 populasi dan total sampah sebesar 27 m3 per harinya dibutuhkan 999 tong sampah individual, 6 tong sampah komunal, 8 gerobak, 1 truk sampah, 1 amroll, 1 depot transfer, dan 12 pekerja dengan total anggaran 1.7 milyar. Untuk pengembangan di tahun 2014, total estimasi sampah yang muncul yaitu 93 m3 per hari dengan populasi sebesar 36963 jiwa di 37 wilayah studi membutuhkan dana 7 milyar. Sistem HCS yang digunakan KLHK Nagan Raya yang terlama adalah Rute 2 (jarak tempuh 41 km) yaitu 3.83 Jam/ ritasi dan yang tercepat adalah Rute 6 (jarak tempuh 43 km) yaitu 2.02 jam/ ritasi. Jarak tempuh yang terjauh adalah rute 5 dengan area pelayanan adalah Simpang Cut Man-Aiga Motor- Seputaran Pasar Simpang Peut. Karakter masyarakat di wilayah studi 57.03% adalah Petani, 16.13% pedagang, 14.05% Tenaga Kerja Harian, dan 12.79% Pegawai Negeri Sipil. Tingkat pendapatan rata-rata masyarakat di wilayah studi adalah Rp. 639.099,- Pendapatan per bulan yang paling sedikit terdapat di Desa Pante Ara dan yang tertinggi pada Desa Purwodadi. Dari 37 desa wilayah studi, analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah studi tidak memiliki uang tambahan penghasilan. Sebesar 48% wilayah studi sadar kesehatan, 42 % sadar lingkungan, 6% sadar potensi ekonomi sampah, dan hanya 4% yang sadar hukum. Desa Jeuram menunjukkan apresiasi yang tinggi pada perannya dengan membayar retribusi secara rutin. Sebesar 74.97% masyarakat menginginkan membayar retribusi sampah pada kisaran untuk rumah tangga sebesar Rp. 2000,- Toko atau warung sebesar Rp. 4000, dan untuk perkantoran sebesar Rp 6000,-. Dibutuhkan studi lebih lanjut untuk mencari pendekatan yang tepat untuk sosialisasi qanun yang mengatur retribusi sampah di wilayah studi Nagan Raya. Tingkat penggunaan tempat sampah atau cara lain dalam membuang sampah yang menunjukkan persentase yang tinggi terdapat pada Desa Blang Seumot dan Kulu (83%). Tingkat kemampuan masyarakat memisahkan sampah organik dan nonorganik di asal sampah menunjukkan persentase yang rendah, yaitu sebesar 12%. Tingkat keterlibatan organisasi masyarakat menunjukkan persentase keaktifan yang rendah, yaitu sebesar 26.22%.

Kata kunci: Sampah, Nagan Raya, proyeksi penduduk, kepadatan penduduk, rute, HCS, retribusi

Ringkasan
Reklamasi untuk kawasan karst pasca tambang diketahui dapat menghabiskan biaya yang sangat mahal. Biaya untuk melaksanakan program paska tambang ini harus sudah diperkirakan dalam sebuah studi kelayakan yang dibuat secara transparan, partisipatif dan holistic. Reklamasi lahan bekas tambang terutama diarahkan pada prinsip-prinsip lingkungan hidup yang sesuai dengan karakteristik kawasan bekas tambang yang diperuntukkan pengelolaannya menjadi penggerak pembangunan di daerah terimbas paling besar serta kemampuannya memberi efek ganda yang besar baik untuk Pemerintah Daerah dan tentu saja untuk masyarakat. Prinsip yang menjadi perhatian dalam rencana reklamasi lahan paska tambang adalah prinsip lingkungan, safety procedure, dan aspek sosial kemasyarakatan. Penting untuk diperhatikan juga adalah sebelum melakukan reklamasi lahan paska tambang perlu dilakukan audit lingkungan terhadap perusahaan bersangkutan untuk membangun transparansi, obyektivitas, adanya keakuratan informasi, dan rencana tindak lanjut dari rekomendasi yang didapat selama audit lingkungan agar  usaha Audit lingkungan yang telah dilakukan tidak menjadi sia-sia.

Kata kunci: reklamasi lahan karst paska tambang, audit lingkungan

Pendahuluan
Dalam rangka tujuan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan agar usaha tambang tidak meninggalkan dampak lingkungan yang tidak baik pada masa paska tambang, maka sejak awal harus sudah direncanakan program paska tambang yang menyangkut berbagai aspek, antara lain: program lingkungan, keselamatan hidup, pengamanan sisa bahan galian dan program lain seperti sosial-tenaga kerja, penanganan aset dan sebagainya. Program paska tambang ini adalah merupakan program awal yang dapat segera diimplementasikan pada bekas kawasan tambang yang telah ditinggalkan. seperti yang terdapat di Kawasan Lhok Nga yaitu bekas Quarry 2 PT Semen Andalas Indoensia (PT. SAI) .

Tidak dipungkiri bahwa penambangan berpotensi menyebabkan gangguan terhadap lingkungan, termasuk fungsi kawasan karst. Padahal, reklamasi dan relandscapping untuk kawasan karst pasca tambang diketahui dapat menghabiskan biaya yang sangat mahal. Biaya untuk melaksanakan program paska tambang ini harus sudah diperkirakan dalam sebuah studi kelayakan. Di Korea Selatan reklamasi kawasan karst pasca tambang menghabiskan dana hingga miliaran rupiah. Cina dan India menerapkan deposit senilai $1 juta US dan ditentukan oleh suatu Peraturan Daerah dan mencantumkan dokumen reklamasi yang termaktub lengkap di dalam dokumen AMDAL yang rinci pula.

Pasca penambangan kawasan karst, top soil dipastikan sudah lenyap, sehingga setiap usaha penanaman kembali kawasan karst pasca tambang dibutuhkan puluhan sampai ratusan ribu ton tanah subur, yang harus didatangkan dari lokasi lain untuk dilapiskan ke atas hamparan batu gamping yang tidak dapat ditumbuhi apa-apa. Itu sebabnya di negara maju, penanam modal untuk usaha pertambangan di kawasan karst wajib menyimpan uang deposit dalam jumlah sangat besar untuk menata kembali (relandscapping) kawasan karst pasca tambang.

Reklamasi di Indonesia
Di Indonesia, reklamasi lahan ini diatur oleh Pengaturan Rencana Penutupan Tambang dan Energi No 5 Tahun 1977 yang kemudian direvisi menjadi Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211, K Tahun 1995. Dari keputusan ini, diharapkan bahwa reklamasi lahan bekas tambang terutama diarahkan pada prinsip-prinsip lingkungan hidup yang sesuai dengan karakteristik kawasan bekas tambang yang diperuntukkan pengelolaannya menjadi penggerak pembangunan di daerah terimbas paling besar serta kemampuannya memberi efek ganda yang besar baik untuk Pemerintah Daerah dan tentu saja untuk masyarakat.

Saat ini, belum ada rencana dan usaha reklamasi serta relandscapping lahan pasca tambang di Quarry 2 pada bekas penambangan batu gamping di Kawasan Karst Lhok Nga ini. Dengan kata lain, reklamasi lahan paska tambang ini layak untuk dipertanyakan kapan akan dilakukan. Apatah lagi, kawasan ini belum dinyatakan ditutup oleh manajemen PT SAI. Ini tentu saja dapat mengancam keselamatan orang-orang yang berkunjung ke kawasan ini, terutama kawasan ini menarik minat wisatawan local dan asing untuk menikmati keindahan geologi kawasan karst, Pantai Lhok Nga, dan wisata tsunami. Dari aspek sosial, terdapat beberapa klaim masyarakat terhadap kepemilikan beberapa areal di kawasan bekas tambang, ini dapat memicu konflik antar warga dan merosotnya kepercayaan pada representative gampong/ wilayah. Aspek-aspek ini harus segera diperhatikan oleh PT SAI dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk memulai dan menjalankan mekanisme studi kelayakan yang jelas, partisipatif, dan holistik untuk menyikapi reklamasi lahan paska tambang kawasan ini.

Prinsip-prinsip lingkungan hidup yang diharapkan dapat diterapkan dalam penutupan dan reklamasi lahan bekas tambang ini mencakup 1). Pengendalian kualitas air permukaan, air bawah tanah, dan udara yang sesuai baku mutu lingkungan, 2). Stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup dan lahan bekas tambang serta struktur batuan, 3). Perlindungan keanekaragaman hayati, serta 4). Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya. Prinsip ini nantinya dapat menjadi kerangka acuan pada proses penutupan lahan bekas tambang dan keselamatan kerja (K3-safety procedure) pada awal penutupan tambang oleh manajemen PT SAI dan meminimalkan konflik antar masyarakat.

Poin utama sebelum melakukan memulai proses studi kelayakan adalah audit lingkungan. Salah satu kegunaan Audit lingkungan adalah untuk mengecek dan menguji kinerja program lingkungan dari suatu organisasi/ manajemen pabrik secara berkala. Pengujian secara berkala ini, akan memperkuat penerapan dokumen penting di proses AMDAL, yaitu RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) suatu kegiatan. Audit lingkungan ini membantu pihak yang berwenang di bidang lingkungan, dengan memberi mereka informasi aktivitas pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh manajemen pabrik. Data base lingkungan yang tersedia, diharapkan akan mendongkrak citra perusahaan sebagai perusahaan yang bonafid dan dapat dipercaya dengan tumbuhnya kesadaran lingkungan dari masyarakat.

Mengingat kesalahperhitungan dalam mengelola lingkungan tidak hanya ditanggung oleh pengusaha, tetapi juga masyarakat dan pemerintah kabupaten. Audit lingkungan merupakan unsur penting yang harus dilakukan oleh PT SAI dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Menurut Heroepoetri, agar audit lingkungan dapat berjalan dengan efektif, setidaknya ada lima elemen penting yang harus diperhatikan. Pertama diperlukan komitmen dari perusahaan agar is transparan. Kedua, adanya auditor mandiri yang tidak mempunyai kepentingan apapun akan fasilitas yang sedang diaudit. Verifikasi prosedur dan pengukuran kinerja, merupakan dua hal berikutnya dari elemen audit lingkungan dan terakhir, harus ada mekanisme tindak lanjut dari rekomendasi yang didapat selama Audit lingkungan. Jika tidak, maka usaha Audit lingkungan yang telah dilakukan menjadi sia-sia.

Kesimpulan

1. Reklamasi lahan paska tambang di kawasan karst memerlukan biaya yang tidak sedikit.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar segera melakukan studi kelayakan untuk reklamasi lahan paska tambang di Quarry 2 PT SAI secara holistic dan partisipatif.
3. Prinsip yang menjadi perhatian dalam rencana reklamasi lahan paska tambang adalah prinsip lingkungan, safety procedure, dan aspek sosial kemasyarakatan.
4. Sebelum melakukan reklamasi lahan paska tambang perlu dilakukan audit lingkungan terhadap perusahaan bersangkutan.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional; dan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Oleh karena itu, RTRWN disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan negara, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan nasional juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan, yang secara spasial dirumuskan dalam RTRWN.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, RTRWN yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional merupakan matra spasial dalam pembangunan nasional yang mencakup pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan secara aman, tertib, efektif, dan efisien.

RTRWN memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRWN ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah nasional, antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional. Struktur ruang wilayah nasional mencakup sistem pusat perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional, dan sistem jaringan sumber daya air nasional. Pola ruang wilayah nasional mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis nasional.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWN ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan andalan, dan kawasan strategis nasional; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Secara substansial rencana tata ruang pulau/kepulauan dan kawasan strategis nasional sangat berkaitan erat dengan RTRWN karena merupakan kewenangan Pemerintah dan perangkat untuk mengoperasionalkannya. Oleh karena itu, penetapan Peraturan Pemerintah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Penjelasan PP 26 Tahun 2008.

Artikel ini merupakan pencerahan untuk pemahaman akan sampah dan keterkaitannya dengan karst sebagai sumber daya alam yang dieksploitasi untuk diambil semen sebagai bahan bakunya

Jepang dan Ekosemen

Jepang, sebuah negeri penuh inovasi. Mungkin sebutan itu sesuai dengan bagaimana jepang menangani masalah sampah. Setelah berhasil membuat sebuah airport berkelas internasional di Kobe dimana yang dibuat diatas lapisan sampah, menerapkan pembuatan pupuk dari sampah di berbagai hotel di Jepang, kini Jepang telah berhasil mengubah sampah menjadi produk semen yang kemudian dinamakan dengan ekosemen.

Ekosemen
Ekosemen diambil dari kata “Ekologi” dan “Semen”. Diawali penelitian di tahun 1992,  para peneliti Jepang telah meneliti kemungkinan abu hasil pembakaran sampah, endapan air kotor dijadikan sebagai bahan semen. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa abu hasil pembakaran sampah mengandung unsur yg sama dg bahan dasar semen pada umumnya. Pada tahun 1993, Proyek itu kemudian dibiayai oleh Kementrian Perdangan Internasional dan Industri Jepang. Pada tahun 2001, pabrik pertama di dunia yang mengubah sampah menjadi semen resmi beroperasi di Chiba. Pabrik tersebut mampu menghasilkan ekosemen 110,000 ton/tahunnya. Sedangkan sampah yang diubah menjadi abu yang kemudian diolah menjadi semen mencapai 62,000 ton/tahun, endapan air kotor dan residu abu industri yang diolah mencapai 28,000 ton/tahun.

Penggunaan Abu Insinerasi untuk semen
Penduduk jepang membuang sampah baik organik maupun anorganik, sekitar 50 juta ton/tahun. Dari 50 ton/tahun tersebut yang dibakar (Proses Incineration) menjadi abu (incineration ash) sekitar 37 ton/tahun. Sedangkan abu yang dihasilkan mencapai 6 ton/tahunnya. Dari abu inilah yang kemudian dijadikan sebagai bahan dari pembuatan ekosemen. Abu ini dan endapan air kotor mengandung senyawa2 dalam pembentukan semen biasa. Yaitu, senyawa2 oksida seperti CaO, SiO2, Al2O3, dan Fe2O3. Oleh karena itu, abu insinerasi ini bisa berfungsi sebagai pengganti tanah liat yang digunakan pada pembuatan semen biasa[1]

Table 1. Komposisi senyawa pada ekosemen dan semen biasa (ppm)

Sedangkan kandungan CaO yang masih kurang pada abu insinerasi dapat dicukupi dengan penambahan batu kapur. Penggantian sebagian batu kapur (kandungan utamanya CaCO2) dengan abu insenarasi (kandungan utama CaO) dapat mengurangi emisi CO2 yang selama ini menjadi dilemma dalam industri semen.
Dalam pembuatan ekosemen ini, chlorine dan logam berat yang terkandung pada abu insinerasi akan diekstrak menjadi artificial ore (Cu, Pb, dll) yang kemudian direcyle untuk digunakan kembali.

Proses Pembuatan Ekosemen
Secara umum, produksi semen biasa (Portland) meliputi pengeringan, penghancuran dan pencampuran batu kapur, tanah liat, quartzite dan bahan baku lainnya dan kemudian dibakar pada rotary klin.  Pada pembuatan ekosemen, secara prinsip sama dengan pembuatan semen biasa. Perbedaannya terletak pada proses pembakaran dan pengolahan limbah.

Persiapan

Bahan baku (abu insenerasi, endapan air kotor rumah tangga, residu abu industri) diproses terlebih dahulu, seperti pengeringan, penghancuran, dan pemisahan logam yang masih terkandung pada bahan baku.

Pengeringan dan Penghancuran

setelah dikeringkan, bahan baku tersebut kemudian dihancurkan pada Raw grinding/drying mills bersamaan dengan batu kapur .

Pencampuran

Setelah dikeringkan dan dihancurkan,k emudian dimasukkan ke dalam Homogenizing Tank bersamaan dg fly ash (abu yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga batu bara) dan blast furnace slag (Limbah yang dihasilkan industri besi). Dua Homoginezing tank ini dimaksudkan untuk mencampuran semua secara merata. Sehingga bisa menghasilkan komposisi yang diinginkan

Pembakaran

Berbeda dengan produksi semen biasa dimana dibakar pada suhu 900?, pada proses pembuatan ekosemen bahan baku dimasukkan ke dalam rotary klin dan dibakar pada suhu diatas 1350?. Pada proses ini, dioksin dan senyawa berbahaya lainnya yang terkandung pada abu insenerasi  akan diurai menjadi air, gas klor sehingga aman bagi lingkungan. Gas yang keluar dari rotary klin kemudian didinginkan secara cepat hingga suhu 200? untuk mencegah terbentuknya dioksin kembali. Pada proses ini pula logam berat yg masih terkandung dipisahkan dan dikumpulkan ke dalam bag filter sebagai debu yang masih mengandung klor. Debu ini kemudian dialirkan ke Heavy Metal Recovery Process. Pada proses ini,klor yang masih terkandung akan dihilangkan dan menghasilkan sebuah articial ore seperti tembaga dan timbal yang kemurniannya mencapai 35 % atau lebih.

Pada proses pembakaran ini akan dihasilkan clinker (intermediate stage pada industri semen) yang kemudian dikirim ke clinker tank.

Penghancuran Produk

gypsum kemudian ditambahkan bersama clinker dan campuran tersebut dihancurkan  pada finish mills yang kemudian akan menghasilkan produk ekosemen.

Kendala
Salah satu kendala utama pada pengembangan ekosemen ini adalah proses produksinya yang masih mahal bila dibandingkan dengan produksi semen biasa. Hal ini dikarenakan proses pemisahan klor pada ekosemen yang memakan banyak proses sehingga membuat biaya produksi lebih mahal. Klor ini sendiri diakibatkan plastik vinil yang ikut tercampur pada sampah organik. Sehingga pada pembuatan abu insenarasi, palstik vinil ikut terurai menjadi klor. Klor ini sendiri sangat berpengaruh pada penurunan kekuatan konkrit ekosemen bila tidak dipisahkan. Sehingga pemisahan plastik dari sampah organic secara seksama menjadi kunci utama pada produksi ekosemen ini.

Kualitas Ekosemen

Hingga saat ini ada dua macam tipe ekosemen (berdasarkan penambahan alkali dan kandungan klor) yaitu tipe biasa dan Tipe Rapid Hardening. Ekosemen tipe biasa mempunyai kualitas sama baiknya dengan semen portland biasa. Tipe ekosemen ini  digunakan sebagai ready mixed concrete. Sedangkan ekosemen tipe Fast Hardening memiliki kekuatan konkrit dan pengerasan  yang lebih cepat dibanding semen portland tipe high-early strenght (lihat Fig.2). Ekosemen tipe ini digunakan pada blok arsitektur, bahan genteng, pemecah ombak, dll.  Ekosemen ini telah melewati proses JIS (Japanese Indusrial Standard).

Manfaat Ekosemen

Dengan adanya pengubahan sampah menjadi semen, menambah alternatif pengolahan sampah yang lebih bernilai ekonomis, dan biaya pengolahan sampah di Jepang menjadi lebih murah. Bila sebelumnya 40,000 yen/ton (pengolahan sampah konvensional) menjadi 39,000 yen/ton (pengolahan sampah hingga menjadi semen).

Selain itu, teknologi ekosemen sangatlah ramah akan lingkungan. Pada pembuatan ekosemen, sebagian CaO diperoleh dari abu insenerasi sehingga mengurangi penggunaan batu kapur (CaCO2), yang selama ini sumber polusi gas CO2. Tak salah, jika kemudian teknologi ekosemen mendapat penghargaan dari menteri lingkungan Jepang atas peranannya mencegah pemanasan global.
Peluang di Indonesia

Indonesia belum bisa lepas dari masalah sampah. Mulai dari penolakan warga masyarakat sekitar TPA akibat kepulan asap dan bau yang ditimbulan pengolahan sampah saat ini hingga kejadian yang tidak pernah dilupakan, tragedi leuwih gajah yang merenggut 24 nyawa tak bersalah.

Sudah banyak upaya yang dilakukan, termasuk dengan mengubahnya menjadi sumber energi (metan) namun akibat kurangnya prospek dari segi ekonomi, akhirnya perkembangannya masih jalan ditempat. Dengan berhasilnya Jepang, mengolah sampah menjadi semen, tentu menjadi peluang sangat besar untuk dikembangkan di Indonesia. Di Jakarta saja sampah yang dihasilkan oleh warganya mencapai 6000 ton lebih/hari. Selain itu secara prinsip, pembuatan ekosemen hampir sama dengan pembuatan semen biasa, sehingga jika bisa dilakukan kerja sama dengan pihak industri semen, maka akan jadi kerjasama yang menguntungkan baik pihak pemerintah maupun pihak industri. Dari pihak pemerintah penanganan sampah bisa teratasi dan dari pihak industri mampu mengurangi penggunaan limestone (26 %).

Namun yang terpenting adalah kemauan pemerintah, khususnya pemerintah kota/daerah, untuk mengelola sampah dengan baik dan memulai untuk mencoba memisahkan sampah antara sampah organik, anorganik, botol dan kaleng menjadi kebudayaan bangsa Indonesia secara luas. Sehingga peluang pemanfaatan sampah menjadi semen atau produk yang lain bisa oleh pihak industri bisa lebih ekonomis.

(http://www.pmij.org/index.php/content/view/162/78/)

Sumber

1. T. Shimoda, S. Yokoyama, Ecocement—a new Portland cement to solve municipal and industrial waste problems, Proc. of International Congress on Creating with Concrete, Dundee, 1999, pp. 17–30.
2. www.taiheiyo-cement.co.jp
3. www.ichiharaeco.co.jp